Larangan Wisuda SMA/SMK Negeri di Jatim, Kadindik Warning Sanksi Jika Ada Sekolah yang Melanggar

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim melarang digelarnya prosesi wisuda untuk seluruh sekolah SMA/SMK negeri di Jawa Timur. Larangan itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.1.5/1506/101.5/2025.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan, pelaksanaan wisuda bukan tradisi sekolah. Khususnya SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov.

“Kan sudah pernah disampaikan oleh Bu Gubernur istilah wisuda itu kan hanya di perguruan tinggi, di sekolah di menengah khususnya atau di sekolah-sekolah pada umumnya kan tidak ada wisuda,” kata Aries Agung Paewai saat diwawancara SURYAMALANG.COM, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (16/5/2025).

Aries mengatakan, di sekolah yang ada setelah penamatan menerima ijazah dan surat keterangan kelulusan. Jadi tidak ada istilah wisuda.

Karena itu, ia mewanti-wanti kepada kepala sekolah jangan sampai ada wisuda yang membebani wali murid.

Termasuk juga berdampak pada murid karena secara psikologi merasa sudah diwisuda sehingga tidak perlu lagi untuk melanjutkan pendidikan.

Sementara untuk sekolah swasta, mantan Pj Walikota Batu itu mengaku tidak bisa memberikan kewajiban namun hanya memberi imbauan karena memiliki kewenangan sendiri. Sedangkan sekolah negeri wajib karena dalam pengelolaan langsung pemerintah.

Untuk itu, ia menegaskan ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada kepala sekolah yang tetap melaksanakan wisuda.

“Sanksinya ya berhenti, kita nonaktifkan sebagai kepala sekolah karena itu konsekuensi,” pungkasnya.