Malang Raya Zero Penyakit Mulut dan Kuku, Kasus terakhir Ditemukan di Kecamatan Lawang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Malang Raya sudah zero Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) jelang Hari Raya Idul Adha 2025. Kasus PMK terakhir ditemukan di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada awal Mei lalu.

Saat itu lima sapi terjangkit PMK. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, Woro Hambarrukmi mengatakan kini lima sapi tersebut telah sembuh. "Sekarang tidak ada PMK di Kabupaten Malang," kata Woro kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (30/5).

Untuk memastikan tidak ada PMK, DPKH rutin memeriksa hewan ternak di 17 pasar hewan di Kabupaten Malang. "Dalam pemeriksaan ini kami terjukan dokter hewan dan paramedis, dibantu oleh mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB)," tambahnya.

DPKH juga akan memeriksa hewan ternak yang dijual di sejumlah lapak sejak H-7 Idul Adha. Pemeriksaan ini untuk memastikan hewan kurban terbebas dari penyakit.

Meskipun sudah tidak menemukan kasus PMK, namun DPKH masih menemukan beberapa kasus penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) atau penyakit lato-lato. Woro menilai penyebaran penyakit LSD tidak separah PMK.

DPKH melakukan beberapa upaya untuk mencegah penyebaran PMK, seperti pemberian vaksin kepada hewan ternak. "Pencegahan utama melalui vaksinasi. Tetapi kami tidak bisa 100 persen menyuntikkan vaksin ke seluruh sapi di Kabupaten Malang," terangnya.

Woro menjelaskan penyebaran virus PMK paling besar terjadi karena lalu lintas ternak. Penyebab utama ini yang tidak bisa dikontrol secara langsung oleh DPKH. "Seperti saat ramai kasus PMK dulu, kami tidak bisa menjaga pebatasan dengan daerah lain selama 24 jam. Penjagaan selama 24 jam itu butuh biaya yang cukup besar," bebernya.

Kabupaten Malang berbatasan dengan beberapa kota atau kabupatan lain, seperti Kota Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Tentu banyak 'jalan tikus' yang bisa dilalaui oleh peternak di perbatasan antar kota/kabupaten tersebut.

Di sisi lain, pembatasan dengan menutup pasar hewan secara terus-menerus akan menimbulkan polemik baru. Peternak akan kesulitan memasarkan hewan ternaknya yang menjadi mata pencahariannya. "Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyebaran PMK adalah melalui vaksinasi. Kami suntikkan vaksin setiap 6 bulan sekali," sambungnya.

DPKH juga sosialisasi penanganan PMK kepada peternak. Menurutnya, sosialisasi ini penting agar peternak tidak mudah panik saat ada hewan ternak yang terkena PMK. "Jika panik, peternak akan langsung penjual hewan ternaknya. Justru ini yang membuat potensi penularan PMK semakin mudah," urainya.

0 Kasus

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu memastikan tidak ada kasus PMK dan LSD jelang Idul Adha. Kepastian ini setelah DPKP memeriksa hewan ternak di peternak maupun hewan ternak yang dijual di lapak penjualan hewan kurban.

Kepala DPKP Kota Batu, Heru Yulianto menemukan tidak ada hewan ternak yang dalam kondisi sakit atau tidak layak jual. "Kota Batu Zero Reported Case PMK dan LSD," kata Heru, Jumat (30/5).

DPKP memiliki dua pola dalam pengawasan peredaran hewan kurban di Kota Batu. Untuk hewan dari luar Kota Batu, DPKP akan memeriksa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). "Kami tidak membangun pos khusus untuk memeriksa hewan ternak dari luar daerah," tambahnya.

Selain itu, DPKP memeriksa hewan tenak dari Kota Batu yang dijual di lapak penjualan, dan di kandang peternak. "Hewan yang terpapar penyakit tidak boleh disembelih karena tidak memenuhi persyaratan kurban. Hewan kurban harus sehat, tidak cacat, dan cukup umur," urainya.

Dalam beberapa kasus, ada hewan yang mengalami gejala penyakit ringan, seperti suhu tubuh tinggi dan diare. Menurutnya, gejalan ini bisa ditangani dengan pemberian obat. "Hewan harus sehat saat disembelih," imbuhnya.(Lu'lu'ul Isnainiyah/Dua Ayu)