Kapan Sekolah Swasta SD-SMP Gratis Diterapkan? Tahun 2025 Belum Ada Alokasi Anggaran, Ini Kata DPR

SURYAMALANG.COM, - Kapan sekolah swasta SD-SMP gratis diterapkan menjadi pertanyaan masyarakat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada Selasa (27/5/2025).

Keputusan MK tertuang dalam sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Namun, sekolah swasta SD-SMP gratis tersebut belum bisa diterapkan tahun 2025 ini sebab belum ada alokasi anggaran. 

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, aturan sekolah swasta gratis mungkin akan diterapkan pada tahun 2026.

Baca juga: Pendaftaran Sekolah Jalur Domisili SPMB SD - SMP di Kota Malang Mulai Hari Ini, Berikutnya Afirmasi

My Esti mengungkapkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar diberikan gratis, termasuk di sekolah swasta bersifat final dan mengikat.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut putusan sekolah gratis bagi SD sampai SMA swasta akan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

RUU Sisdiknas saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR.

“Keputusan MK untuk gratis pendidikan dasar, terutama SD-SMP, itu adalah keputusan yang sudah final dan mengikat" ungkap My Esti dalam keterangan resminya, Selasa (10/6/2025).

"Maka segera harus kita atur di dalam RUU Sisdiknas maupun juga kita atur di dalam regulasi yang lain dan segera harus kita bahas dengan kementerian," lanjutnya. 

Baca juga: Semua SD di Kota Blitar Belum Penuhi Pagu, Dindik Ajak Lurah Sisir Anak yang Belum Daftar Sekolah

Esti menjelaskan, kebijakan ini belum dapat langsung diimplementasikan pada tahun 2025 karena belum ada alokasi anggaran.

Tetapi, Esti memastikan DPR akan segera membahasnya sehingga pelaksanaan putusan MK bisa diterapkan pada tahun ajaran 2026 mendatang dan akan dijelaskan secara spesifik dalam RUU Sisdiknas.

“Karena memang anggarannya belum teralokasi pada tahun anggaran 2025, maka sulit bagi kami untuk mengatakan harus berjalan 2025,” ungkap Esti.

“Tetapi ketika mengatakan bahwa itu akan dilakukan di 2026, nah itulah yang kemudian sekarang kami akan segera diskusikan secara lebih mendalam,” lanjutnya.

Wajib Belajar 9 Tahun

MK diketahui mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah diperintahkan untuk menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk masyarakat di sekolah swasta.