Kapan Sekolah Swasta SD-SMP Gratis Diterapkan? Tahun 2025 Belum Ada Alokasi Anggaran, Ini Kata DPR

Karena itu, menurut Mahkamah, tidak semua sekolah swasta dapat digolongkan ke dalam kategori penerima pembiayaan wajib dari negara.

Negara hanya wajib menjamin pembiayaan sekolah swasta yang memang berfungsi mengisi kekosongan akses pendidikan dasar, khususnya di wilayah yang tidak terjangkau sekolah negeri.

“Dalam rangka menekan pembiayaan yang membebani peserta didik, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, negara harus mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk sekolah atau madrasah swasta yang diselenggarakan masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah atau madrasah swasta tersebut,” jelas Enny.

Namun, bantuan dari negara kepada sekolah swasta tetap harus melalui mekanisme seleksi.

MK menyatakan, bantuan hanya bisa diberikan kepada sekolah swasta yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, memiliki tata kelola yang baik, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Baca juga: Penggabungan 9 Sekolah Dasar Negeri di Kota Batu, 3 SDN di Sisir akan Menjadi Satu Sekolah

Mahkamah juga mengakui masih ada sekolah swasta yang tidak pernah menerima bantuan pemerintah dan menjalankan pendidikannya dengan pembiayaan penuh dari peserta didik.

Dalam kondisi seperti itu, tidak rasional jika sekolah tersebut dilarang memungut biaya sama sekali, apalagi dengan keterbatasan anggaran negara.

“Terhadap sekolah atau madrasah swasta dimaksud tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik di lingkungan sekolah madrasah swasta dimaksud untuk menjadi peserta didik dengan memberikan skema kemudahan pembiayaan tertentu,” jelas Enny.

“Terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah,” sambungnya.

Dilema Sekolah Swasta di Kota Malang

Dilema dirasakan oleh sekolah swasta di Kota Malang, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan sekolah untuk SD-SMP.

Mereka bingung, lantaran keputusan ini belum ada mekanisme yang jelas.

Sejauh ini, sekolah swasta di Kota Malang banyak diterpa sejumlah persoalan.

Terutama sejak adanya sistem zonasi dan adanya pandemi Covid-19 pada beberapa tahun kemarin.

Hal ini berimbas pada kurangnya jumlah peserta didik yang mau bersekolah di sekolah swasta.

Seperti yang dialami di SMP Swedari Kota Malang, yang kini hanya memiliki 25 siswa saja.