4 Daerah Menaikkan PBB sampai 1000 Persen Rakyat Menjerit: Jombang Bayar Pakai Koin, Cirebon Demo

"Lalu ada penyesuaian, misal ada rumah di Jalan Siliwangi, di NJOP sebelumnya Rp 3 juta menjadi belasan juta, lalu terkena tarif dasar, nah ada beberapa titik tuh yang naik 1.000 persen, betul," jelasnya. 

Baca juga: Bisakah Bupati Sudewo Lengser? Warga Pati Tetap Demo meski Kenaikan PBB Dibatalkan

Warga kemudian membentuk Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI) untuk menggalang aksi demo penolakan pada 11 September 2025 dengan membuka posko partisipasi. 

"Pemerintah kota jangan hanya ngejar-ngejar pajak. Masih banyak sektor lain yang harus dibenahi, contoh lima BUMD kita, bobrok semua," kata Ketua Harian PAMACI Kota Cirebon, Adji Priatna, Rabu (13/8/2025) malam.

2. Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Di Jombang, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga mencapai 1000 persen. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang pun didatangi warga pada Senin (11/8/2025) lalu protes karena kenaikan PBB-P2 yang gila-gilaan. 

Warga membawa ratusan koin rupiah hasil dari membedah celengan untuk membayar pajak sebagai wujud perlawanan. 

Joko Fattah Rochim, warga Kecamatan Jombang, mengaku pajak PBB yang harus ia bayar tahun 2025 ini tiba-tiba naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1,2 juta.

Untuk melunasi kewajiban itu, Joko memecah celengan koin milik anaknya yang telah dikumpulkan sejak duduk di bangku SMP.

“Kalau naik sedikit itu wajar, tapi dari Rp 300 ribu langsung jadi Rp 1 juta lebih, jelas memberatkan. Uang ini hasil tabungan anak saya, tidak ada niat tawar-menawar pajak, hanya ingin membayar sesuai ketentuan,” ucap Fattah.

Baca juga: DAFTAR Kebijakan Kontroversial Sudewo Bupati Pati Padahal Baru 5 Bulan Menjabat, PBB Naik 250 Persen

Kepala Bapenda Jombang, Hartono mengatakan, lonjakan PBB-P2 terjadi setelah pembaruan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2023. Di beberapa kawasan perkotaan, nilai NJOP naik tajam sehingga berdampak pada tarif pajak.

“Ada yang naiknya kecil, tapi ada juga yang sampai ribuan persen. Contohnya, PBB di Jalan Wahid Hasyim dulu Rp 1,1 juta, setelah survei nilainya bisa Rp 10 juta. Namun, tahun depan kami pastikan tidak ada kenaikan lagi,” kata Hartono

Hartono mempersilahkan masyarakat yang merasa keberatan untuk mengajukan permohonan resmi. Bapenda bisa melakukan survei ulang di lapangan dan merevisi nilai pajak jika diperlukan.

Warga Jombang mengancam akan kembali menggelar aksi jika pemerintah daerah tidak segera mengevaluasi peraturan Bupati terkait PBB-P2.

3. Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gelombang protes menolak kenaikan PBB terjadi pada Rabu, (13/8/2025) ditandai dengan gelombang demonstrasi ribuan warga Kabupaten Pati ke kantor Bupati Pati Sudewo.

Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.