Kondisi Bupati Sudewo Sakit Setelah Didemo 50 Ribu Warga Pati Tak Mau Mundur, Absen saat Upacara
Kondisi Bupati Sudewo sakit setelah didemo 50 ribu warga Pati tidak mau mundur, absen saat upacara dan sejumlah agenda penting lain.
Penulis: Sarah Elnyora | Editor: Sarah Elnyora Rumaropen
SURYAMALANG.COM, - Bupati Pati, Sudewo dikabarkan sakit setelah demo 50 ribu warga Kabupaten Pati menuntutnya untuk lengser dari jabatan yang baru 6 bulan berjalan.
Demo besar-besaran terjadi pada Rabu (13/8/2025) lalu dipicu oleh kenikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kendati didemo oleh ribuan warganya, namun Sudewo menegaskan tidak akan mundur dari kursi Bupati.
"Tuntutan kan sudah disampaikan tadi, kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," papar Sudewo pada Rabu (13/8/2025).
"Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya. Masih banyak kekurangan masih banyak kelemahan," lanjutnya.
Baca juga: Sosok Najib dan Amanda Menikah saat Demo Warga Pati Turunkan Sudewo, Tanpa Rencana Momen Bersejarah
Meski telah menegaskan jawabannya, namun hidup Sudewo sebagai Bupati berubah drastis semenjak demo besar-besaran tesebut.
Sejak unjuk rasa menuntutnya lengser, orang nomor 1 di Kabupaten Pati tersebut belum pernah menampakkan diri dalam agenda resmi pemerintah daerah.
Sudewo tidak hadir dalam kegiatan Rapat Paripurna di DPRD Pati dan pengukuhan anggota Paskibraka pada Jumat (15/8/2025).
Lalu Sudewo juga absen dalam acara ziarah dan renungan malam di Taman Makam Pahlawan Giri Dharma pada Minggu (17/8/2025) dini hari.
Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra hadir menggantikan Sudewo.
Puncaknya, Sudewo juga tidak hadir dalam upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Minggu (17/8/2025).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, diutus oleh Gubernur Ahmad Luthfi untuk menggantikan Sudewo sebagai inspektur upacara.
Baca juga: Kesalahan Besar Bupati Pati Sudewo Naikkan PBB 250 Persen Tanpa Kajian, Cacat Laporan ke Pemprov
Menurut Taj Yasin, Sudewo tidak bisa bertugas sebagai inspektur upacara lantaran sedang sakit.
“Kemarin saya dikasih tahu Pak Gubernur, beliau (Sudewo) sudah menghubungi bahwa tidak bisa ikut upacara 17 Agustus karena kondisinya sedang sakit dan perlu istirahat" jelasnya.
"Maka Pak Gubernur menugaskan saya menjadi Irup di Pati. Info yang saya terima sebatas itu. Saya tidak menanyakan beliau sakit apa,” terang Taj Yasin.
Kehadiran Taj Yasin di Pati juga dalam rangka menunjukkan komitmen untuk mewujudkan stabilitas dan kondusivitas.
Menurut Taj Yasin, pasca-unjuk rasa 13 Agustus lalu, saat ini kondisi di Pati sudah semakin baik dan kondusif.
“Maka saya hadir juga untuk memberikan dorongan dan semangat pada para ASN, Forkopimda, Wabup, dan seluruhnya, untuk tetap menjalankan pelayanan pada masyarakat, memberikan yang terbaik" ungkapnya.
"Pembangunan harus tetap berjalan. Tidak boleh pemerintahan itu berhenti,” tegas Taj Yasin.
Menurut Taj Yasin, selama Sudewo sakit, kendali pemerintahan Kabupaten Pati dipegang oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra beserta jajaran Forkopimda.
Baca juga: SIAPA Ahmad Husein Jadi Koordinator Demo Pati? Dijuluki “Luffy”, Dulu Pendukung Sudewo
Taj Yasin mengajak semua pihak untuk menjadikan 17 Agustus ini sebagai momentum untuk kembali menatap dan menyongsong masa depan cerah.
Masa depan Jawa Tengah, khususnya Pati, yang perekonomiannya terus tumbuh dengan semangat gotong-royong.
“Saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, Forkopimda maupun masyarakat, bahwa 17 Agustus merupakan HUT negara kita, ini sangat penting dan sakral" urainya.
"Sehingga kami dari pemerintah, menyerukan dan mengajak untuk menghormati hari sakral kebanggan kita ini, dengan cara mewujudkan kondusivitas, kebersamaan" lanjut Taj Yasin.
"Kemudian merenungi jasa para pahlawan, apa saja yang sudah diberikan oleh para pahlawan, proklamator, kepada kita dan NKRI ini,” tandasnya.
Kisruh di Jajaran Eksekutif dan Legislatif
Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto memberi kritikan kepada Sudewo yang menyebut ada permasalahan antara jajaran eksekutif dan legislatif.
Masalah itulah yang menjadi awal mula kisruh kenaikan pajak bumi dan bangunan di wilayah tersebut.
Joni mengaku, anggota dewan tidak diajak bicara saat memutuskan kenaikan pajak tersebut.
"Jadi gini, terus terang komunikasi antara eksekutif dan legislatif ini memang agak tersendat, ya, tidak bagus, dalam artian kurang luwes," ungkap Joni di kantor DPRD Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (14/8/2025).
Baca juga: 5 Pemicu Amarah Warga Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser: Proyek Masjid Rp15 M, Pemangkasan Pegawai
Joni menambahkan, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan masalah dalam menjaga kondusivitas wilayah.
"Jadi memang dalam artian kita juga lagi mengalami hal-hal seperti itu, kan juga sulit untuk menjaga kondisi status di daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, Joni mengungkapkan pihaknya tidak dilibatkan dalam komunikasi terkait rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB), yang kini menjadi penyebab demonstrasi besar-besaran.
"Jadi memang itu kan gimana ya? terus sekarang masalah pajak PBB aja kita nggak diajak bicara" urainya.
"Gitu loh. Kami kan juga hati-hati. Ya kan? karena kita harus menjaga kondusivitas daerah," terang Joni.
Baca juga: Siapa Risma Ardhi Chandra? Sosok Pengganti Bupati Pati Sudewo Jika Benar Dimakzulkan
Wakil Ketua Pansus itu juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memutuskan hak angket pemakzulan Bupati Pati.
Joni menyatakan poin-poin tuntutan warga akan dirapatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kita harus berhati-hati, kita harus detail, kita harus menyiapkan data-data dan bukti yang betul-betul akurat sehingga nanti pada saat di MA itu tidak ada nanti penghakiman, masih tidak ada persidangan" ucapnya.
"Sudah langsung diputuskan oleh MA," tutup Joni.
Dengan situasi ini, DPRD Pati berupaya untuk menjaga stabilitas daerah di tengah ketegangan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif.
(TribunJateng.com/TribunJateng.com)
Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp
2 ALASAN UGM Tolak Fasilitasi Launching Buku Jokowi’s White Paper Karya Roy Suryo dkk 'Tidak Perlu' |
![]() |
---|
Sosok Najib dan Amanda Menikah saat Demo Warga Pati Turunkan Sudewo, Tanpa Rencana Momen Bersejarah |
![]() |
---|
10 Orang Jemput Prada Lucky di Rumah Ibu Angkatnya Ketika Kabur dari Barak, Iren Bantah Penyimpangan |
![]() |
---|
Realita Hidup Jokowi Sebagai Warga Kampung di Solo Jarang Ikut Kegiatan Warga, Ikut Malam Tirakatan? |
![]() |
---|
Cek Kalender 2025: Penanggalan Jawa Senin Pahing 18 Agustus 2025, Jumlah Neptu, Pasaran, Weton, Wuku |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.