Pemkot Surabaya Pasang CCTV di Lahan Parkir Tempat Usaha, Tingkatan Keamanan dan Kejar Pajak Parkir

SURYAMALANG.COM, SURABAYA -  Pemkot Surabaya mengoptimalkan pajak parkir dengan memasang CCTV di lokasi parkir tempat usaha se-Surabaya.

Mulai berlaku dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan pengelola usaha.

Nantinya, pemasangan CCTV akan berada sekitar di pintu masuk halaman tempat usaha.

Selain memberikan transparansi jumlah kendaraan di masing-masing tempat usaha, juga memberikan rasa aman bagi pengusaha maupun pengunjung.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya telah bertemu Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) Jawa Timur.

"Di dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa CCTV yang kita rencanakan pemasangan adalah CCTV yang di halaman tempat usaha," kata Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, kepada SURYAMALANG.COM, Senin (18/8/2025).

Baca juga: PBB di Surabaya Belum Ada Rencana Dinaikkan, Simak Pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi

Kolaborasi antara Pemkot dan pemilik usaha dibutuhkan.

M Fikser mengakui bahwa untuk menggerakkan ekonomi Surabaya pemkot tidak bisa bekerja sendiri.

"Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, pemerintah juga tidak bisa sendiri."

"Karena itu, pemerintah juga melibatkan semua stakeholders, dalam hal ini pengusaha," kata Fikser.

Selain di halaman tempat usaha, nantinya CCTV juga akan dipasang di jalan.

"Untuk yang halaman itu juga untuk menghitung pajak kendaraan dan tidak mengubah apapun," paparnya.

Pajak parkir dibutuhkan Pemkot Surabaya. Dari total pendapatan parkir sebuah tempat usaha, Pemkot hanya akan menerima 10 persen di antaranya sebagai pajak.

Mayoritas pendapatan parkir akan dikelola pengusaha.

"Setiap bayar (parkir) Rp 2.000, (masuk) ke pemkot cuma Rp 200. Begitu pun kalau orang bayar (parkir) Rp 5.000, 10 persennya atau hanya sekitar Rp 500 (masuk) ke Pemkot," kata Fikser.

Pada 2024, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Jasa Parkir berkontribusi sekitar Rp 56 miliar atau sekitar 97,56 persen dari target (Rp 57,7 miliar). Jasa parkir menjadi yang terendah dibandingkan sektor lain.

Pemasangan CCTV tidak akan mengganggu privasi tempat usaha. Selain itu, pemasangan CCTV di pintu masuk halaman tempat usaha juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya.

Baik listrik maupun jasa pemasangan dilakukan oleh Pemkot.

"Kami juga sudah melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, pemerintah kota dengan teman-teman pengusaha sudah bisa clear," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum APKRINDO Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemasangan CCTV.

"Kami mendukung Pemkot untuk menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk pembangunan kota," ujar Ferry.

Kewenangan Bapenda Surabaya dalam pemasangan CCTV telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, landasan hukum juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 33 Tahun 2024.