SOSOK Rudy Tanoe Kakak Hary Tanoe Tersangka Korupsi Bansos PKH, Kerugian Negara Ditaksir Rp200 M

SURYAMALANG.COM, - Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) alias Rudy Tanoe menjadi salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) beras.

Kasus Bansos beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020 itu juga menyeret dua nama lain sebagai tersangka yakni Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto.

Lalu tersanga ketiga adalah Kanisius Jerry Tengker (KJT), Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022.

Selain tiga orang tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka. 

Baca juga: Bansos Rp 53 Miliar di Jatim Digunakan untuk Judi Online, Gubernur Khofifah Ungkap Fakta Mengejutkan

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, status perkara telah naik ke penyidikan. 

"KPK menaikkan perkara ini ke penyidikan, ini penyidikan baru. Kami mulai penyidikannya di Agustus ini," ujar Budi, Selasa (19/8/2025) malam.

Budi membenarkan KPK telah menetapkan tiga individu dan dua korporasi sebagai tersangka.

Diduga kuat, dua korporasi tersebut adalah PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik.

"Penyidik melihat memang tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengangkutan atau penyaluran bansos beras ini adalah tindakan-tindakan korporasi," jelas Budi.

Sosok Rudy Tanoe

Rudy Tanoe, yang merupakan Presiden Direktur PT Dosni Roha Indonesia (DNR), adalah kakak dari pengusaha Hary Tanoesoedibjo seorang tokoh media dan politik di Indonesia.

Rudy Tanoe memiliki latar belakang  di bidang logistik, farmasi, dan distribusi.

Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik dan pemilik dan pemilik DNR Corporation.

Lulusan Universitas San Francisco AS ini pemegang saham pengendali PT Zebra Nusantara (ZBRA) sejak 2021.

Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu memperoleh gelar master bidang Administrasi Bisnis dari University of San Fransisco, Amerika Serikat pada 1989.

Baca juga: PROFIL Prof Koentjoro Mantan Guru Besar UGM Sebut Jokowi Pembohong, Pernah Menentang Bansos Pemilu

Rudy Tanoe juga pernah menempuh pendidikan di Carleton University.

Di industri media, Rudy Tanoe memimpin MNC SkyVision menjadi operator Direct To Home (DTH) terbesar di Indonesia.

Ada beberapa jabatan yang pernah diduduki oleh Bambang.

Berikut daftar selengkapnya:

1. Presiden Direktur PT Zebra Nusantara Tbk 2021-2022

2. Presiden Direktur PT MNC Vision Network 2004-2016

3. Vice President Commissioner PT Media Nusantara Citra 2011-2016

4. President Commissioner PT Bhakti Asset Management 2007-2011

5. President Commissioner Bimantara Citra Tbk 2002-2007

6. Presiden Direktur PT Agis 2001-2006

7. Direktur PT Cipta Ekamulia Utama 1989 1992

8. Vice President Commissioner PT Global Mediacom Tbk 2007

9. Vice President Commissioner PT Bhakti Panjiwira 1997

10. Presiden Direktur PT Vamed Engineering Asia 1994

11. Vice President PT Bhakti Investama Tbk

Kerugian Negara Ditaksir Rp200 Miliar

Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang sejak 12 Agustus 2025 untuk enam bulan ke depan.

Keempat orang tersebut adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), Edi Suharto (ES), Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Herry Tho (HT), yang menjabat Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik.

"Kebutuhan cegah keluar negeri yang dilakukan oleh penyidik adalah subjektivitas penyidik, bahwa membutuhkan keberadaan dari yang bersangkutan untuk tetap berada di Indonesia agar dapat mengikuti proses penyidikan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (19/8/2025). 

Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir sangat besar.

Baca juga: Pemprov Salurkan Bansos Rp 5,8 Miliar di Gresik, Gubernur Khofifah Ingatkan Jangan Dipakai Judol

Dari total anggaran proyek sekitar Rp336 miliar, KPK melakukan penghitungan awal kerugian negara yang mencapai Rp200 miliar.

"Itu yang masih akan didalami terkait dengan kerugian negaranya, karena ini masih hitungan awal oleh penyidik" sebut Budi. 

"Tentu nanti KPK akan berkoordinasi dengan auditor negara untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu nantinya," ucapnya. 

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi bansos di Kementerian Sosial yang sebelumnya telah diusut oleh KPK.

Baca juga: 3 Pengemis Kaya di Ponorogo Sepanjang 2025, Panen Rp6 Juta - Rp45 Juta per-Bulan, Terima Bansos

KPK mengimbau agar semua pihak yang dipanggil dapat bersikap kooperatif untuk memperlancar proses penyidikan.

"Harapannya tentu KPK mengimbau kepada para pihak terkait untuk bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan, sehingga proses penyidikan perkara ini bisa efektif dilaksanakan dan segera tuntas," pungas Budi.

(Tribunnews.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp