Masih kata Sholeh, dari pengalamannya, bahwa penumpang yang menggunakan bus itu mengapa tidak diwajibkan tes rapid.
"Menyusahkan masyarakat. Aturan ini juga darat saya kasih contoh kereta api mewajibkan. Kenapa terminal tidak. Kalao ada kelas menengah ke bawah karena tidak mungkin. Kemampuannya terbatas," imbuhnya.
Baginya, sudah tidak lagi berbicara tes rapid. Akan tetapi mengedepankan protokol kesehatan.
"Itu domainnya Kemenhub, Gugus Tugas hanya mengarahkan. Nah yang di bawah, pemerintah daerah bukan Gugus Tugas," tandas Sholeh.
(Syamsul Arifin)