Epi pun bertekad lulus PPPK semata-mata ingin punya jaminan sosial untuk dirinya sendiri. 

Selama menjadi guru honorer, Epi bercerita hanya mendapatkan upah Rp 300 ribu untuk 6 bulan bekerja atau Rp 50 ribu per bulan. 

Suami Epi bekerja sebagai buru harian lepas dan mereka memiliki satu orang anak. 

Tentu pendapatan Epi dan suami tersebut tidak bisa mencukupi kehidupan keluarga. 

Kendati begitu, Epi tak mengeluh dan terus bertahan untuk mengabdi sebagai seorang guru.

Banyak Laporan Terkait Kecurangan

Sementara itu Fadli Sudria, Anggota DPRD Provinsi Jambi dapil Kabubaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ikut buka suara. 

Fadli mengaku mendapatkan banyak laporan baik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci adanya dugaan kecurangan di penerimaan PPPK.

Kata Fadli ada ratusan guru honorer baik di Kerinci maupun Sungai Penuh yang menjadi korban dugaan kecurangan dalam seleksi kelulusan PPPK.

"Mereka merasa dicurangi dimana hasil tes tinggi namun gagal lulus PPPK. Tentu saja kita tak ingin soal penerimaan PPPK ini jadi permainan, kita mau soal ini harus transparan," jelas Fadli Sudria Rabu (27/12) mengutip TribunJambi.com. 

Fadli juga meminta kepada peserta seleksi PPPK yang merasa dicurangi untuk segera membuat laporan kepada pihak yang berwajib.

"Segera laporkan ke pihak berwajib ataupun Ombudsman biar cepat diusut," jelasnya. 

Artikel TribunJambi.com 'Dewan Minta Pemkab Kerinci dan Sungai Penuh Segera Bertindak Terkait Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK'.

Menurut Fadli, permasalahan dugaan kecurangan tersebut terjadi ketika adanya penambahan SKTT yang tidak diketahui oleh peserta tes lainnya.

"Harusnya itu tidak ada SKTT ini dan kalau ada SKTT sampaikan sejak awal jangan pas di akhir-akhir baru ada sebagai anggota DPRD saya mempertanyakan soal itu," tegasnya.