Pada 2024, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menkeu Sri Mulyani juga menekankan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen APBN yang telah dibahas bersama DPR RI dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.