Rapat paripurna yang seharusnya membahas pandangan fraksi terhadap sejumlah Raperda usulan Pemprov dan respons gubernur terhadap usulan legislatif berubah menjadi memanas dan protes terbuka.

Suasana memanas, berawal saat anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi setelah sidang dibuka oleh pimpinan dewan.

Doni menyinggung soal pernyataan Dedi Mulyadi saat acara Musrenbang.

"Saya berpikiran beliau (Dedi Mulyadi) mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota provinsi," kata Doni mengutip siaran langsung YouTube DPRD Jawa Barat, Jumat.

Kemudian, Doni secara terang-terangan menyinggung sikap Gubernur Jabar yang dinilainya tidak membuka ruang bagi pendapat para anggota dewan.

"Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman DPRD," lanjutnya. 

Baca juga: Enggan Dibandingkan dengan Dedi Mulyadi, Khofifah Punya Strategi untuk Cetak Generasi Berkualitas

Hari ini, kata Doni, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika" ujar Doni.

"Dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang" lanjutnya.

"Menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," jelas Doni. 

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu" ungkapnya. 

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya. 

Baca juga: Jangan Macam-macam Respons Dedi Mulyadi Dipanggil Presiden oleh Warga, Prabowo 2 Periode

Senada dengan Doni, Memo Hermawan yang juga anggota Fraksi PDIP mengungkap kekecewaanya.

Memo menyatakan, dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya melihat seharusnya DPRD, legislatif dan eksekutif saling mengisi dan memperkuat. Tapi beberapa bulan ini ada suara-suara tidak enak juga, saling merendahkan" paparnya.