Padahal, laporan di lapangan menunjukkan praktik jual beli seragam sekolah masih menyimpan banyak persoalan.

“Kami di Fraksi PDI Perjuangan siap menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait keberatan pembelian seragam yang mahal dan cenderung memaksa. Dan kami juga siap menindaklanjuti supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Kasihan masyarakat,” tegas Deni.

DPRD Jatim, lanjut Deni, merekomendasikan agar Dinas Pendidikan segera menetapkan harga acuan seragam yang wajar, termasuk transparansi laporan koperasi dan komite sekolah.

Selain itu, pengawasan lapangan dan sosialisasi ke wali murid harus ditingkatkan.

“Kalau tidak ditangani serius, masalah mahalnya seragam ini bisa terus jadi beban warga. Padahal sekolah negeri seharusnya jadi solusi, bukan justru menambah masalah,” tandasnya.(*)