Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo.

"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," tegas Prasetyo, di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Pihak Istana juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati.

Prasetyo memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini.

"Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," imbuhnya. 

Baca juga: Siapa Risma Ardhi Chandra? Sosok Pengganti Bupati Pati Sudewo Jika Benar Dimakzulkan

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sudewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen.

Prasetyo juga meminta semua pihak menahan diri. 

"Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.

"Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik," ungkap Prasetyo.

Baca juga: Terancam Pemakzulan, Kini KPK Sebut Sudewo Bupati Pati Diduga Terima Aliran Dana Korupsi Proyek DJKA

Prasetyo menuturkan, Bupati Sudewo memang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu. 

Koordinasi disebut baru dilakukan setelah kebijakan Sudewo menjadi polemik dan diprotes masyarakat.

"Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," tutur Prasetyo.

"Tapi, bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens," sambungnya.

Tuntutan Warga Masuk Akal

Terkait tuntutan dari masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai masuk akal.