Ia mengatakan perjuangan warga Kota Cirebon menolak kenaikan PBB sudah berlangsung lama, yakni sejak Januari 2024.

Baca juga: 5 Pemicu Amarah Warga Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser: Proyek Masjid Rp15 M, Pemangkasan Pegawai

"Kami hearing di DPRD 7 Mei, turun ke jalan 26 Juni, lalu 2 Agustus ajukan judicial review. Desember kami dapat jawaban, JR kami ditolak," ujar Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati.

Hetta mengatakan, kenaikan PBB berdasarkan perda tersebut berlaku merata, dengan kisaran minimal 150 persen hingga 1.000 persen. 

Bahkan, ia menemukan ada kasus ekstrem hingga 100.000 persen akibat kesalahan pemerintah, namun tetap dibebankan kepada warga.

"Tahun 2023 kita baru selesai pandemi, apakah bijak dinaikkan hingga 1.000 persen? Pemerintah bilang ekonomi naik 10 persen, tapi dari mana? Dari titik nol?" ucapnya.

Protes warga juga datang dari Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI).

Mereka berencana menggelar aksi damai pada 11 September 2025 dan membuka posko partisipasi untuk mengajak masyarakat terlibat.

"Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan saya hanya berharap masyarakat Cirebon bisa bersatu atau guyub dalam menghadapi permasalahan yang ada di Kota Cirebon," jelas Ketua Harian PAMACI Kota Cirebon, Adji Priatna.

Baca juga: Saya Dipilih Rakyat Bupati Pati, Sudewo Tak Bisa Mundur Meski Didemo 50 Ribu Warga Tetap Menjabat

Adji menilai Pemerintah Kota Cirebon terlalu fokus mengejar pendapatan dari pajak. 

"Masih banyak sektor lain yang harus dibenahi, contoh lima BUMD kita, bobrok semua. Jadi itu yang mesti dipikirin dulu, jangan hanya pajak, pajak, dan pajak," tegas Adji.

Bantahan Wali Kota Cirebon

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menegaskan isu kenaikan PBB hingga 1.000 persen tidak sepenuhnya benar.

"Kalau kenaikan ada, tapi tidak sampai 1.000 persen," ujar Edo saat ditemui TribunJabar (grup SURYAMALANG.COM) di Balai Kota, Kamis (14/8/2025).

Edo menjelaskan, kebijakan kenaikan PBB itu sebenarnya sudah ditetapkan satu tahun lalu, jauh sebelum ia menjabat sebagai wali kota.

Ia yang baru lima bulan memimpin, mengaku sudah melakukan pembahasan internal terkait PBB sejak sebulan lalu untuk mencari solusi.