Menurut dia, Sudewo berkomitmen mendengarkan aspirasi rakyat dan menerapkan transparansi anggaran.

Husein pun membatalkan rencananya untuk kembali berunjuk rasa, pada 25 Agustus.

Padahal, pada Senin (18/8), sehari sebelum pertemuan dengan Sudewo, Husein mengatakan bakal kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran, pada 25 Agustus.  

Dia bahkan sesumbar bakal mendatangkan 50 ribu orang untuk mendesak DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Sudewo.

Pada aksi demo tersebut, Husein berencana menggunakan nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

 Sebab, sebelumnya AMPB yang diwakili Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto sudah menandatangani perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar demo selama proses Pansus Hak Angket bergulir di DPRD.

Husein mengaku, membatalkan rencana aksi lanjutannya karena merasa hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang sudah ditunggangi kepentingan politik.

“Intinya mohon maaf pada masyarakat. Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan tanggal 25 batal demo,” kata dia.

Husein menyadari, pernyataannya ini akan mendatangkan tudingan-tudingan negatif dari publik terhadap dirinya. Namun, dia mengaku tak ambil pusing seandainya pun dituduh menerima suap.

“Biarin saja, besok kan kelihatan (apakah saya disuap atau tidak). Wong omahku ya elek wae kok (Orang rumahku ya jelek saja kok),” tandas dia.

Baca juga: Kondisi Bupati Sudewo Sakit Setelah Didemo 50 Ribu Warga Pati Tak Mau Mundur, Absen saat Upacara

Demo ke KPK

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada 2-3 September mendatang.

“Adapun keberangkatan mereka ke Jakarta adalah untuk mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA),” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, pada Selasa (19/8) malam.

Demi menyukseskan rencana aksi tersebut, Teguh dan kawan-kawan kembali mendirikan posko donasi.

Posko donasi tersebut sebelumnya didirikan di depan gerbang sebelah selatan Gedung DPRD Pati.

Akan tetapi, karena dinilai mengganggu arus lalu-lintas, posko tersebut dipindahkan ke depan Kantor Bupati Pati, di bawah videotron kawasan Alun-Alun Pati.