Tidak ada komentar lebih lanjut dari Sudewo mengenai materi pemeriksaan atau kasus tersebut.

Sempat Mangkir dari Panggilan Awal

Sudewo awalnya diminta untuk hadir oleh penyidik KPK memberikan keterangannya sebagai saksi pada Jumat (22/8/2025) pekan lalu, namun tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain.

Tidak lama kemudian, penyidik KPK mendapatkan informasi Sudewo minta dijadwalkan agenda pemeriksaan ulang diubah menjadi Rabu (27/8/2025) hari ini. 

Pemeriksaan terhadap Sudewo berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah, khususnya proyek jalur ganda antara Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso tahun anggaran 2018–2022. 

Keterangan Sudewo dibutuhkan dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.

Nama Sudewo (juga disebut Sudewa dalam dakwaan) sebelumnya telah muncul dalam surat dakwaan terpidana Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan.

Baca juga: Nasib Tragis Nurminah Ditembak Senapan Angin Jasad Dicor di Sumur Lombok Barat, Pelaku Bak Psikopat

Dalam dakwaan tersebut, Sudewo disebut sebagai salah satu pihak yang turut menerima aliran dana suap senilai total Rp18,3 miliar.

Secara spesifik, ia diduga menerima jatah 0,5 persen dari nilai proyek, atau setara dengan uang tunai sebesar Rp720 juta yang diserahkan melalui perantara pada September 2022.

Pihak KPK juga mengungkapkan bahwa dugaan peran Sudewo dalam korupsi proyek DJKA sangat luas. 

Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sudewo tidak hanya terlibat dalam satu proyek, tetapi diduga berperan di hampir seluruh proyek yang sedang diusut.

"Jadi, yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu (jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro). Jadi, di hampir seluruh proyek itu ada perannya," jelas Asep dalam keterangan pada Jumat (15/8/2025).

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita uang sekira Rp3 miliar dari kediaman Sudewo. 

Namun, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, Sudewo membantah menerima suap dan mengeklaim uang tersebut merupakan akumulasi gaji sebagai anggota DPR serta hasil usaha pribadinya.

2500 Warga Pati Kirim Surat ke KPK

Pada Senin (25/8/2025) kemarin, ribuan warga mendatangi Kantor Pos Pati membuat semua loket mendadak beroperasi dari biasanya cuma 5 loket kini 11 loket dibuka. 

Ribuan warga berlomba-lomba mengirimkan surat ke KPK, Jakarta agar segera meningkatkan status Bupati Sudewo dari saksi menjadi tersangka.