DPRD Kota Batu Soroti Tingginya Angka Kunjungan Wisata, Tapi Tak Sebanding dengan Perolehan Pajak

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Batu menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2025
• Tingginya Sisa Lebih Pembayaran (SiLPA) tahun 2025 yang besarannya mencapai Rp 144 miliar
• Tingginya angka kunjungan wisatawan yang mencapai lebih dari 8 juta, namun tak sebanding dengan perolehan pajak hotel, restoran, dan hiburan, serta soal proyek mangkrak

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU - Pemkot Batu mendapat rapor merah dari DPRD Kota Batu usai menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2025.

Ada beberapa poin yang menjadi cacatan serius sekaligus evaluasi kinerja Pemkot Batu dalam menggunakan anggaran tahun lalu.

Di antaranya tingginya Sisa Lebih Pembayaran (SiLPA) tahun 2025 yang besarannya mencapai Rp 144 miliar, soal tingginya angka kunjungan wisatawan yang mencapai lebih dari 8 juta, namun tak sebanding dengan perolehan pajak hotel, restoran, dan hiburan, serta soal proyek mangkrak.

Juru Bicara DPRD Kota Batu, Amirah Ghaida Dayanara mengatakan, SiLPA tahun 2025 melebihi proyeksi awal dalam APBD 2025 yang diperkirakan hanya sebesar Rp 90 miliar.

Sedangkan nyatanya SiLPA berada di angka sebesar Rp 144 miliar.

“Tentu ini menjadi catatan penting."

"Perlu bagi eksekutif untuk menganalisis apakah banyak kegiatan yang belum selesai sehingga pembayarannya ditunda, karena angkanya masih sangat tinggi dari proyeksi awal,” kata Amirah Ghaida Dayanara, Rabu (6/5/2026).

Baca juga: Tragedi Miras Oplosan di Kota Batu, 2 Orang Meninggal Dunia dan 1 Orang dalam Perawatan

Selain SiLPA, DPRD juga menyoroti tingginya angka kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu, namun tak sebanding dengan perolehan pajak hotel, restoran dan hiburan.

Sehingga Pemkot diminta untuk segera merancang cara pemungutan pajak yang lebih taktis dan efektif.

Tak hanya itu, Dewan juga mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batu untuk bekerja lebih keras dan agresif agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga.

Catatan rapor merah lain Pemkot Batu yang disorot DPRD juga soal proyek fisik di lingkungan sekolah yang ditinggalkan begitu saja oleh pemenang tender sebelum selesai dikerjakan.

Hal ini dinilai sangat merugikan bagi beberapa pihak, di antaranya sekolah, siswa, hingga orang tua.

Untuk itu DPRD menegaskan agar Pemkot memastikan kejadian yang sama tidak terulang kembali, dengan lebih tegas serta sungguh-sungguh dalam mengawasi pekerjaan pemenang tender proyek strategis daerah.

Menyikapi rapor merah dari DPRD ini, Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto menerima masukan dan juga rekomendasi yang diberikan pihak legislatif untuk evaluasi serta mengkaji ulang arah kebijakan anggaran tahun depan.

“Kami memaknainya bukan sebagai kritik yang melemahkan, melainkan sebagai kontribusi substantif legislatif untuk memperkuat arah pembangunan Kota Batu."

"Ke depan kami pastikan seluruh OPD akan lebih cermat, jeli dan taktis dalam membelanjakan anggaran,” ujar Heli Suyanto.

Baca juga: Miras Oplosan yang Tewaskan 2 Orang di Kota Batu Dikirim ke Labfor, 1 Orang Dirawat Intensif