DAFTAR 3 Bupati-Wabup di Jatim Pecah Kongsi, Ada yang Lapor Mendagri hingga KPK

“Kita memantau terus. Semua kepala daerah harus akur dan sinergis,” tegas Emil Dardak kepada SURYAMALANG.COM di Surabaya, Kamis (25/9/2025).

“Kita berharap bisa tentunya komunikasi yang berjalan saat ini bisa ada titik temu," katanya.

Lebih lanjut mantan Bupati Trenggalek ini menegaskan bahwa dalam memimpin suatu daerah, dinamika politik maupun birokratik sangat memungkinkan untuk terjadi.

Namun hal tersebut harus disikapi dengan sangat bijak.

Untuk itu ia berhadap Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bisa berlaku bijak, kembali akur dan sinergis demi masyarakat.

Emil menyatakan Pemprov Jatim terus memantau dinamika yang terjadi di Sidoarjo.

Ia berharap Subandi dan Mimik akur kembali demi masyarakat Sidoarjo.

“Kita pantau, kita lihat komunikasinya seperti apa,” tambahnya.

2. Jember

Wakil Bupati Jember Djoko Susanto membuat aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait.

Dalam surat tertanggal 4 September 2025 yang dilayangkan itu juga tertulis bahwa selama enam bulan menjabat sebagai Wabup, Djoko tidak dilibatkan dalam agenda-agenda resmi Pemkab.

Djoko menyampaikan, surat yang dibuatnya itu merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih beberapa bulan lalu.

"KPK menyampaikan pada saya bahwa tugas Wabup lebih banyak di bidang pengawasan," katanya, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan sesuai dengan fungsinya dalam hal pengawasan.

Ia menyebut, menempuh cara-cara kedinasan melalui surat untuk meminta KPK memberikan pembinaan dan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih kepada Pemkab Jember.

Ia juga meneruskan surat permohonan serupa kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.