Kritik Keras Ponpes Al Khoziny Akan Dibangun Ulang Pakai APBN, Pengamat: Negara Tidak Ada Urusan!

Menurut Trubus, ponpes merupakan kepemilikan privat yang dibangun oleh yayasan, bukan milik negara.

"Kalau yayasan itu wakaf. Mengenai semua robohnya (ponpes) itu adalah tanggung jawab pihak ponpes, termasuk korban meninggal juga tanggung jawab dia," ujar Trubus saat dihubungi, Kamis (9/10/2025) mengutip Kompas.com (grup suryamalang).

Baca juga: Mengungkap Dalang Tragedi Ponpes Al Khoziny: Kapan Polisi Bertindak dan Siapa yang Tanggung Jawab?

Trubus menegaskan, negara hanya berperan sebagai pendamping yang melaksanakan tanggung jawab sosial saja. 

"Negara boleh memberi santunan uang ke keluarga korban, layanan BPJS Kesehatan, memberikan tambahan ke keluarga korban dari kelompok tidak mampu," tuturnya.

"Tapi negara tidak ada urusan dengan pembangunan kembali gedungnya, karena tanahnya kan tanah privat," lanjutnya.

Menurut Trubus, apabila APBN tetap dianggarkan ke pembangunan ini, maka dampak yang makin luas adalah banyaknya pihak yang turut meminta anggaran APBN. 

"Pemilik bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Pidana karena lalai, asal membangun, santri disuruh kerja bakti misalnya. Perdatanya yaitu ganti rugi ke pihak keluarga korban," terangnya.

 'Langgarlah Ketentuan, Negara Akan Membantu'

Senada, ekonom Universitas Paramadina WIjayanto Samirin menilai, pihak ponpes harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. 

"Pembangunan ponpes jangan menggunakan APBN, karena ini akan mengirim pesan yang salah, yaitu 'langgarlah ketentuan, munculkan korban jiwa, maka negara akan datang membantu all out'," jelas Wijayanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/10/2025).

Dia melanjutkan, hal ini tidak adil bagi para pembayar pajak dan bagi ponpes lain yang sudah mengikuti ketentuan pembangunan.

"Jangan sampai kejadian ini justru dimanfaatkan untuk mencari popularitas politik semu," imbau dia.

"Yang perlu mendapat perhatian negara justru para korban dan keluarganya. Mereka pasti sedih, tertekan, dan perlu dukungan," sambung Wijayanto.

Baca juga: Fauzi Masih Kehilangan 4 Keponakan dalam Tragedi Ponpes Al-Khoziny, Minta Polisi Segera Selidiki

Wijayanto mengibaratkan, pembangunan ulang gedung yang roboh karena kesalahan konstruksi layaknya kecelakaan bus wisata yang sudah tidak layak pakai. 

Ketika bus tersebut jatuh ke jurang karena rem blong, bukannya memberi sanksi, tapi pemerintah malah membantu pemilik membelikan bus baru.

"Jika pemerintah menganggap hal di atas adil, logis dan benar secara moral, silakan saja menggunakan APBN untuk membangun kembali pesantren yang roboh" ungkapnya.