Surabaya Digelontor KUR Perumahan Rp 2 Triliun, Menteri PKP Ara : Untuk Developer Mikro

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan kepada Kota Surabaya.

Tidak tanggung-tanggung kota Pahlawan diberi jatah KUR mencapai Rp2 triliun pada 2025 ini.

KUR Perumahan yang difasilitasi oleh Kementerian PKP bekerjasama dengan perbankan disalurkan kepada developer kecil atau pengembang mikro, Menjadi penerima pembiayaan (bukan hibah).

Program tersebut berbentuk kredit modal usaha dengan bunga subsidi pemerintah.

"Target [KUR perumahan] Rp2 triliun tersebut untuk tahun ini, bukan tahun depan. Tinggal 2 bulan setengah ini, ya. Saya siapkan karena saya tahu potensi dari Surabaya luar biasa," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ketika berkunjung ke Surabaya, Kamis (16/10/2025).

Program ini menyasar developer mikro (modal yang kurang dari Rp2 miliar).

Plafon kredit ditetapkan antara Rp 500 juta hingga Rp5 miliar per sekali pencairan.

Dengan total akumulasi pencairan yang diperkenankan mencapai Rp 20 miliar, batas maksimal empat kali akad kredit. Subsidi bunga yang ditanggung pemerintah sebesar 5 persen per tahun.

Menurut Menteri Ara (sapaan Maruarar Sirait), program tersebut akan memberi efek ikutan ke sejumlah sektor lain.

Misalnya, pergerakan UMKM toko bangunan, serapan tenaga kerja, hingga kemampuan beli masyarakat terhadap rumah yang meningkat karena harga bangun yang turun.

"Saya yakin di Surabaya ini ada ribuan kontraktor, toko bangunan, dan developer, serta UMKM Surabaya," katanya.

"Sebab, bunganya disubsidi oleh negara 5 persen. Buat siapa? UMKM, termasuk toko bangunan yang jumlahnya ada 300 lebih hingga developer (kelas] UMKM yang sekitar 200 UMKM. Program bisa sampai revolving sampai 20 miliar," kata Ara.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyediaan rumah menjadi salah satu prioritas negara saat ini.

Sebab, masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses rumah untuk mereka.

"Saya sempat bertanya [ke rakyat], belum pernah ada [program seperti ini], negara bisa hadir buat menaikkan kelas secara serius? Ya, secara serius ya. Bisa sampai 20 miliar, enggak pernah ada," tandasnya.