Kota Kediri Raih Penghargaan Transaksi Terbesar Jatim, Dorong Transparansi & Kekuatan Ekonomi Lokal

Ringkasan Berita:

• Kota Kediri meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbesar dalam pemanfaatan platform Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo)
• Sepanjang Januari-Desember 2024, nilai transaksi Pemkot Kediri mencapai Rp 43,8 miliar, menjadikannya sebagai daerah dengan realisasi belanja digital tertinggi di Jawa Timur

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Kota Kediri kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi setelah berhasil meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan transaksi terbesar dalam pemanfaatan platform Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo).

Sepanjang Januari-Desember 2024, nilai transaksi Pemkot Kediri mencapai Rp 43,8 miliar, menjadikannya sebagai daerah dengan realisasi belanja digital tertinggi di Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang e-Purchasing Award 2025 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menerima langsung penghargaan tersebut dari Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Adhy Karyono menekankan bahwa transformasi digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Ia menyebut keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur tak lepas dari kemajuan digitalisasi pengadaan barang/jasa.

Baca juga: Pasutri Asal Kediri Menderita Luka Bakar Akibat Erupsi Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh Lumajang

"Pengadaan elektronik bukan hanya soal efisiensi. Tetapi juga upaya mengurangi risiko hukum, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SURYAMALANG.COM, Kamis (20/11/2025).

Vinanda Prameswati menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bentuk sinergi seluruh jajaran perangkat daerah dalam menjaga proses pengadaan tetap transparan dan tepat sasaran.

"Penghargaan ini kami raih karena kerja keras bersama untuk menghadirkan pengadaan barang dan jasa yang lebih terbuka dan akuntabel," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan Jatim Bejo berdampak langsung pada peningkatan kualitas belanja daerah.

Dengan sistem yang terdigitalisasi, proses pengadaan menjadi lebih efektif, mudah dipantau, dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Menurutnya, hal inilah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin bersih.

Vinanda juga menyoroti dampak positif penghargaan ini terhadap perekonomian daerah, khususnya pelaku UMKM.

Belanja pemerintah melalui platform Jatim Bejo dinilai memperluas ruang gerak UMKM lokal sebagai penyedia barang dan jasa.

"Belanja pemerintah yang diarahkan pada produk lokal memberi peluang luas bagi UMKM Kediri untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja," terangnya.