Bakorwil III Malang Sebut Program Trans Jatim Masih Dikoordinasikan dengan Pemprov

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, mengatakan bahwa program Trans Jatim masih dibahas oleh Pemprov Jatim.

Dikonfirmasi perihal penolakan para sopir angkutan kota di Kota Malang, Asep belum menjelaskan secara gamblang.

Ia hanya menegaskan bahwa program Trans Jatim masih dikoordinasikan.

"Masih proses koordinasi," ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (16/9/2025).

Sebelumnya, Asep menjelaskan bahwa Trans Jatim adalah upaya menjawab persoalan kemacetan yang selama ini terjadi di Malang Raya.

Trans Jatim telah masuk dalam RPJPD Jawa Timur sebagai program strategis jangka panjang.

Alokasi 10 persen dari PKB dan opsen PKB telah disiapkan untuk pembiayaan transportasi umum.

Baca juga: DPRD Kota Malang Sampaikan Keluhan Sopir Angkot Soal Trans Jatim ke Provinsi: Pemkot Belum Bertindak

Terminal Hamid Rusid, Landungsari, dan Batu sementara dipilih untuk bisa mengurai kepadatan lalu lintas.

Selama ini, dampak kemacetan telah memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kemudian masih terbatasnya akses antar daerah juga diharapkan bisa dijawab oleh Trans Jatim.

"Diperlukan kendaraan feeder dari desa ke halte utama untuk menjangkau wilayah yang tidak dilalui Trans Jatim," katanya.

Feeder ini rencananya akan dioperasikan oleh angkutan kota. Saat ini, Pemprov Jatim masih mematangkan rute dan koordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan Malang Raya.

Asep mengatakan, pihaknya juga melibatkan akademisi untuk membangun program ini.

Di Malang Raya, rencana rute yang telah direncanakan adalah Terminal Hamid Rusdi ke Terminal Landungsari, lalu ke Terminal Kota Batu.

Trans Jatim menggunakan pola scrapping, yakni menggantikan unit angkutan eksisting dengan unit angkutan yang baru pada 90 persen trayek yang dilalui.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa aspirasi sopir angkot menjadi perhatian legislatif.

Menurutnya, kebijakan Trans Jatim yang telah ramai diberitakan di media belum diikuti tindak lanjut dari Pemerintah Kota Malang.

“Mereka sebagai stakeholder penting transportasi di Kota Malang belum terlibat."

"Itu yang dikhawatirkan oleh para sopir. Sehingga kebijakan yang disusun kurang komprehensif, karena belum dilibatkan dan disosialisasikan,” ujar Amithya, Selasa (16/9/2025).

Ia menyebut DPRD Kota Malang sudah berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Jatim terkait hal ini.

Amithya memastikan, forum di tingkat daerah akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan program Trans Jatim.

Para sopir angkutan kota menuntut dialog resmi sebelum kebijakan dijalankan karena khawatir program integrasi itu akan menghancurkan mata pencaharian pengemudi angkot.

“Kekhawatiran kami itu ya jelas nantinya akan menghancurkan rekan-rekan yang sampai hari ini ada. Angkot-angkot kan tidak berfungsi,” kata Stefanus Hari Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Angkot.

Stefanus mengatakan paguyuban sopir selama ini hanya mendapat informasi sekadar wacana melalui media soal peluncuran yang kabarnya akan dilaksanakan pada Oktober.

Namun sampai kini belum ada pembicaraan resmi yang melibatkan perwakilan pengemudi.

“Kalau sekedar ngomong-ngomong pernah, tapi kan untuk secara resminya kita kan belum pernah diajak ngomong. Padahal kita dari pengemudi jalur ini belum pernah duduk bersama secara resmi membahas Trans Jatim,” ujarnya.