Pemkab Malang Kehilangan Potensi PAD Senilai Rp 8 Miliar, Imbas Aset di Dampit Tak Diurus Maksimal

SURYAMALANG.COM, MALANG - LSM Pro Desa menemukan dugaan keteledoran Pemkab Malang terhadap pengelolaan aset tanahnya seluas 58 hektare (Ha).

Akibatnya, Pemkab Malang kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 8,1 miliar selama tujuh tahun.

Sebab, aset tanahnya yang bekas tanah bengkok Desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang itu tak diurus dengan baik.

Akhirnya, itu dikuasai banyak orang, tanpa ada kompensasi apapun meski tiap tahun menghasilkan uang miliaran rupiah.

Sebab, itu ditanami tebu, jagung, ketela dan jenis tanaman pertanian lainnya.

"Jika dikuasai petani, tak jadi soal karena bisa buat menyambung hidupnya."

"Namun, bagaimana jika petani itu cuma jadi buruh karena tanah itu akhirnya dikuasai orang berduit atau tuan tanah."

"Konon, mereka juga menyewa, lalu menyewa ke mana," tegas Ahmad Kusairi, koordinator LSM Pro Desa kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (24/10/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS Pohon Tumbang Timpa Mobil dan Warga di Jalan Prof Yamin Kota Malang

Munculnya masalah ini, menurut Kusairi, itu bermula dari perubahan status Desa Dampit jadi kelurahan tahun 2015.

Saat masih berstatus Desa Dampit, punya tanah bengkok seluas 58 Hektare (Ha).

Karena berubah status jadi kelurahan itu, maka tanah bengkoknya jadi aset milik Pemkab Malang.

Itu bukan cuma berada di Kelurahan Dampit, namun juga tersebar di desa tetanggannya, seperti Desa Baturetno dan Desa Srimulyo.

"Namun, kami sayangkan. Mestinya, itu jadi potensi PAD namun hingga tujuh tahun ini (tahun 2025), belum pernah ada PAD meski tiap tahunnya menghasilkan uang karena ditanami berbagai jenis tanaman, seperti tebu," ungkapnya.

Padahal, lanjut Kusairi, harga sewanya itu minimal Rp 20 juta per hektare per tahun.

Maka, jika seluas 58 Ha, itu akan ketemu Rp 8,1 miliar selama 7 tahun itu.