Kehadiran Trans Jatim di Malang Raya Harus Jadi Momentum Evaluasi Transportasi Publik

Ia juga menyoroti potensi kecemburuan sosial antar sopir jika tidak ada skema yang jelas terkait rekrutmen dan kesejahteraan.

Sebab, hanya sebagian pengemudi yang akan direkrut untuk Trans Jatim dengan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Purwono berharap Pemkot dan DPRD Kota Malang bisa berkolaborasi dengan pihak kampus dan masyarakat dalam membentuk sistem transportasi publik yang efisien dan adil.

“Kota Malang ini kota pendidikan, pusat ekonomi, dan pariwisata. Kalau tata kelola transportasinya tidak baik, ya jadi berantakan."

"Kami berharap Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang serius, jangan hanya koar-koar sementara kemacetan di mana-mana,” pungkasnya.

Pekan lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang telah melakukan uji coba jalur angkutan kota sebagai bagian dari persiapan integrasi transportasi publik di wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa uji coba dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur sebelum beroperasi penuh.

“Uji coba jalur sudah kami lakukan dengan satu armada. Rutenya melewati Jalan Hamid Rusdi, Mayjen Sungkono, Ki Ageng Gribig, kemudian kembali ke Toba, Ranu Grati, perempatan CPM, belok kanan ke Pasar Bunul, lanjut ke SMPN 5, belok kiri ke Rampal, Pasar Klojen, dan langsung menuju Balai Kota,” jelas Widjaja.

Ia menuturkan bahwa saat ini Dishub masih melakukan evaluasi terkait penentuan titik halte dan konversi bus sekolah menjadi angkutan kota (feeder).

Bus yang menjalani uji coba jalur bukanlah bus sebenarnya. Bus Trans Jatim yang beroperasi di Malang Raya nanti rencananya berwarna hitam.

Menurutnya, program konversi ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sopir dan pengelola angkutan.

“Tuntutan dari pihak sopir adalah agar mereka tetap dilibatkan dalam operasional setelah konversi. Jadi, kami pastikan prosesnya berjalan adil bagi semua,” katanya.

Widjaja menambahkan, proyek ini masih berada dalam tahap pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menjadi penanggung jawab utama pengelolaan sistem transportasi terpadu tersebut.