BPBD Petakan Kelurahan Rawan Bencana, Catat Data Hingga Level Rumah dan Tata Sistem Peringatan Dini

Ringkasan Berita:

• BPBD Kota Malang memperkuat mitigasi bencana dengan memperluas pemetaan rawan bencana hingga level rumah tangga.
• Peta rawan bencana kini telah dibuat dan menjangkau 40 kelurahan dari total 57 kelurahan di Kota Malang. 
• BPBD kini bekerja sama dengan LP2M Universitas Negeri Malang untuk mencatat kondisi setiap rumah yang berada di wilayah rawan.

SURYAMALANG.COM, MALANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang memperkuat mitigasi bencana dengan memperluas pemetaan rawan bencana hingga level rumah tangga.

Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan bahwa peta rawan bencana kini telah dibuat dan menjangkau 40 kelurahan dari total 57 kelurahan di Kota Malang. 

Peta tersebut disusun berdasarkan kajian rinci yang menunjukkan titik-titik rawan banjir, longsor, hingga angin kencang.

Baca juga: Daftar 16 Kecamatan di Kabupaten Malang Berpotensi Banjir

Tidak hanya sebatas peta kawasan, BPBD kini bekerja sama dengan LP2M Universitas Negeri Malang untuk mencatat kondisi setiap rumah yang berada di wilayah rawan.

“Kalau dulu hanya peta global, sekarang setiap rumah kami data. Satu titik bisa sampai 75 rumah. Kami catat nama penghuninya, jumlah anggota keluarganya. Ini penting agar kami bisa memetakan logistik, rencana evakuasi, sampai prioritas bantuan,” ujarnya.

Peta tersebut disediakan dalam bentuk akses daring dan dapat dibuka oleh masyarakat.

Informasi yang berada dalam peta tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kewaspadaan kepada masyarakat.

“Kami buka untuk publik. Semua bisa melihat peta rawan bencana, lengkap dengan legenda warna mana rawan tinggi, sedang, dan rendah,” kata Prayitno.

Melalui data terbuka itu, BPBD mendorong kolaborasi lintas pihak, mulai dari kelurahan, komunitas pecinta alam, pengusaha, relawan, hingga masyarakat, untuk menyiapkan titik evakuasi dan kebutuhan logistik secara mandiri.

Indeks Risiko Sedang, Ancaman Dominan Banjir dan Longsor

Prayitno menjelaskan bahwa Kota Malang berada pada level risiko bencana sedang, dengan ancaman utama berupa cuaca ekstrem, angin kencang, banjir, dan longsor.

Banjir tercatat bisa mencapai ketinggian 70–150 cm, dengan lokasi terdalam terjadi di Kecamatan Blimbing.

Longsor berpotensi muncul di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama DAS Brantas dan Amprong, akibat struktur tanah yang melunak ketika hujan berhari-hari.

“Secara ideal, sepadan sungai harusnya 10–15 meter dari bibir sungai. Tapi kita lihat sendiri banyak bangunan yang sudah terlalu dekat. Area DAS itu sebenarnya wilayah tidak stabil,” tambahnya.

BPBD telah mendokumentasikan 479 kejadian sejak 2022, mulai dari banjir, pohon tumbang, hingga longsor.

Dari catatan itu, banjir menjadi peristiwa paling sering terjadi.

Dari catatan itu, estimasi kerugian setiap terjadi bencana seperti banjir antara Rp 1.5 juta hingga Rp 3 juta.

Baca juga: Karakter Banjir di Kota Batu Didominasi Banjir Luapan Saluran Air, BPBD Gandeng OPD Terkait

Di sisi lain, saat ini Kota Malang memiliki 24 alat peringatan dini (EWS) yang tersebar di lima kecamatan, termasuk satu EWS khusus deteksi tanah longsor di kawasan Bunul, Kecamatan Blimbing.

Sebagian alat dipindahkan ke titik rawan baru setelah banjir besar yang membuat ratusan rumah terendam.

Meski idealnya setiap kawasan padat yang berada di tepi sungai memiliki EWS, penambahan alat tahun 2026 masih harus dikonsultasikan karena menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

BPBD juga tengah menyempurnakan sistem notifikasi EWS agar informasi tanda bahaya dapat langsung diterima RT, RW, dan lurah, serta warga sekitar.

“Ketika EWS memberi tanda waspada, warga dan pemangku wilayah bisa langsung dapat notifikasinya. Ini agar respons cepat bisa dilakukan,” tegas Prayitno.

Dengan pemetaan rinci rumah rawan bencana, keterbukaan data, hingga optimalisasi EWS, BPBD berharap masyarakat Kota Malang semakin siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (Benni Indo)