Program RT Berkelas di Kota Malang Harus Punya Arah Kebijakan yang Jelas

Ali menegaskan, program Rp 50 juta per RT adalah upaya Pemkot Malang untuk memeratakan pembangunan.

Ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Ali menyampaikan bahwa skema penyaluran program Rp 50 juta per RT berbeda dengan mekanisme Musrenbang.

"Kami berharap program ini bisa merata dan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Eksekutif dan legislatif tengah mematangkan perencanaan program ini untuk dijalankan pada 2026.

Bersama sejumlah fraksi di DPRD Kota Malang, eksekutif menampung sejumlah usulan dan aspirasi yang dapat diakomodir untuk melaksanakan program.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita berpendapat ketika kebutuhan warga dapat diketahui, maka akan menjadi mudah untuk diusulkan ketika musyawarah rencana pembangunan khusus.

Kata Amithya, usulan dari warga ini menjadi sumber berita acara masing-masing RT yang akan diantarkan oleh RW ke kelurahan ketika musyawarah rencana pembangunan khusus.

"Garis besar prosedurnya sama dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)," tegas Amithya.

Amithya turut mendukung program RT Berkelas. Menurutnya, program tersebut dapat menjawab kebutuhan warga.

Ia pun mengatakan kalau RT Berkelas adalah trobosan yang solutif. Di samping itu, DPRD Kota Malang berkomitmen mengawal pelaksanaan program RT Berkelas. Program tersebut mulai digulirkan pada 2026.

"Pada 2026 ada program RT berkelas. Itu kami kawal. Program tersebut harus melihat kondisi masyarakat," ujarnya.