Janji Menanam Kembali Pohon di Jalan Suhat Berpotensi Diingkari oleh Pemkot Malang

Ia menilai kerugian ekologis akibat proyek tersebut tidak pernah dihitung secara serius oleh pemerintah.

Menurutnya, harusnya dengan teknologi pembangunan sekarang, bisa menghindari penebangan pohon. 

"Tapi ini seperti tidak dipikirkan. Kerugian ekologisnya tidak pernah diperhitungkan,” tegasnya.

Pradipta menyebut pemerintah seharusnya menghitung secara terbuka dampak penebangan pohon, mulai dari berkurangnya daya resapan air, hilangnya kemampuan menyerap karbon, hingga penurunan produksi oksigen.

“Tidak pernah dijawab, ketika pohon ditebang berapa daya resapan yang hilang, berapa karbon yang bisa diserap saat masih ada pohon, berapa oksigen yang dihasilkan. Itu bisa jadi dasar apakah pengorbanan itu sepadan atau tidak,” katanya.

Baca juga: Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Sulit Bertambah, Kini Hanya 17 Persen dari Total Luas Kota

Pemkot Malang Tak Mau Tambah RTH

Direktur Eksekutif WALHI Jatim, Pradipta Indra juga menyoroti minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil. 

WALHI sudah mengajak dialog Pemkot Malang namun belum mendapatkan respon.

“Kami sudah sering mengingatkan Pemkot Malang. Ruang diskusi seharusnya terbuka, tapi sejauh ini tidak ada. Padahal Malang ini gudangnya akademisi dan pemerhati lingkungan juga. Mereka juga bisa diajak bicara,” ujarnya.

Menurut Pradipta, persoalan ini bukan soal kemampuan teknis pemerintah, melainkan kemauan politik.

Ia menyebut, Pemkot Malang tidak mau menambah ruang terbuka hijau di Kota Malang.

“Ini bukan soal tidak mampu, tapi soal tidak mau. Pemkot Malang hanya melihat pembangunan infrastruktur, bukan keseimbangan dengan lingkungan,” kritiknya.

Ia menilai visi ruang terbuka hijau (RTH) Kota Malang tidak sejalan dengan praktik di lapangan.

“Salah satu RTH publik itu kan di sempadan jalan dan sungai. Tapi justru di situ pohon ditebang. Ada ketidaksesuaian antara visi RTH dengan praktiknya,” katanya. (Benni Indo)