Sektor Pariwisata Kota Malang Hadapi Tantangan Imbas Kebijakan Efisiensi Energi

Biahaqi menyatakan fokus utama pada 2026 adalah optimalisasi destinasi yang sudah ada, khususnya Kayutangan Heritage.

Baca juga: Orang Tua Jadi Kunci Penanganan Anak yang Kecanduan Terhadap Gawai

Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Vina Salviana Darvina Soedarwo, menilai kebijakan kerja dari rumah yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif.

Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, kerja dari rumah belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.

Dari perspektif sosiologis, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi.

Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.

“Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya kerja dari rumah malah berubah menjadi kerja di mana saja."

"Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tegas Vina.

Ia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga.

Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.

Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah.

Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan kerja dari rumah berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

“Kerja dari rumah bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.