Kendaraan untuk Kepala SPPG Menimbulkan Dilema, Dibutuhkan Tapi Masih Jadi Perdebatan

“Selama ini saya pakai motor pribadi untuk mobilitas,” ujarnya saat ditemui di sela-sela 

Menurutnya, tugas kepala SPPG tidak hanya sebatas pengawasan administratif, tetapi juga menuntut kesiapsiagaan penuh selama 24 jam, termasuk memastikan kelancaran operasional dapur hingga distribusi makanan ke sekolah dan masyarakat.

“Kami harus standby 24 jam. Kalau ada kendala di dapur atau distribusi, harus langsung turun,” jelasnya.

Selain itu, kepala SPPG juga dituntut aktif melakukan pemantauan ke berbagai lokasi penerima manfaat, seperti sekolah, balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui terutama dalam program penanganan stunting.

“Kami sering turun langsung untuk memastikan distribusi berjalan baik, termasuk memantau kondisi balita, seperti berat badan dan lingkar lengan,” katanya.

Terkait rencana pemberian sepeda motor dinas, Alen menilai fasilitas tersebut akan lebih terasa manfaatnya bagi petugas yang bertugas di wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang menantang.

“Kalau di tempat saya jalannya cukup baik, tapi untuk teman-teman di daerah seperti Sumbermanjing yang harus lewat pegunungan, itu memang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Baca juga: Pemkot Batu Terapkan Skema Perubahan Pola Kerja untuk Efisiensi Energi, Ini Daftar Dinas yang WFO

Meski demikian, ia tetap menilai fasilitas kendaraan dinas akan membantu meningkatkan kinerja dan motivasi kerja para petugas.

“Kalau diberikan fasilitas dari negara, tentu akan membantu kinerja dan menambah semangat,” katanya.

Alen juga menegaskan komitmennya untuk menggunakan fasilitas tersebut secara optimal apabila diberikan.

“Kalau memang itu fasilitas dari negara, ya kita gunakan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Alen enggan berkomentar terkait harga kendaraan yang dapat menyentuh di harga Rp 50 juta per unit. Sebagai Kepala SPPG, ia menegaskan hanya melaksanakan tugas yang diinstruksikan. Sedangkan kendaraannya sendiri yang biasa digunakan untuk berangkat kerja nilainya Rp 20 juta.

Dengan dukungan sarana yang memadai, ia berharap pelaksanaan program pemenuhan gizi, khususnya penanganan stunting, dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah dengan akses terbatas. (Benni Indo)