Polemik Surat Izin Palsu, DPD Golkar Malang Minta Wabup Lathifah Segera Klarifikasi ke Dewan

Ringkasan Berita:

• Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang, Sudarman, menilai rencana hak interpelasi Fraksi PDIP adalah hal wajar karena hak istimewa anggota dewan yang diatur dalam Tatib DPRD.
• Golkar meminta Wabup Lathifah Shohib segera memberikan klarifikasi terkait dugaan penggunaan surat perjalanan dinas palsu (tanpa izin bupati) saat kunjungan ke Wapres Gibran.
• Wabup juga diminta menjelaskan urgensi pengerahan 10 OPD dalam kunjungan tersebut guna menepis tudingan adanya kepentingan politik terselubung.

SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - DPD Golkar Kabupaten Malang akhirnya angkat bicara terkait polemik yang terjadi di gedung dewan selama sepekan terakhir.

Situasi politik antarpenghuni gedung dewan terasa memanas, akibat adanya pro dan kontra terhadap rencana Fraksi PDIP yang akan mengajukan hak interpelasi kepada Wakil Bupati (Wabup) Malang, Lathifah Shohib.

"DPD Golkar menilai, hak interpelasi itu hal wajar dan harus direspons positif buat teman-teman fraksi (6 fraksi)," ungkap Sudarman Spd, Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang, di sela-sela acara Bintek Fraksi Golkar se-Jatim di hotel Surabaya, Selasa (5/5/2026) pagi.

Sudarman menganggap hak interpelasi yang digagas Fraksi PDIP tersebut wajar karena merupakan hak istimewa anggota dewan yang diperbolehkan dalam Tatib DPRD.

Baca juga: Kedok Rumah Dijual, Hunian di Sidoarjo Ternyata Gudang Oplosan Elpiji: Untung Rp19 Juta Per Bulan

"Itu sah-sah saja, dan tak perlu ada respons negatif. Wong, itu cuma hak bertanya atau klarifikasi" ujarnya. 

"Makanya, tak perlu ada partai lain, yang akan menghadangnya, apalagi sampai menggalang dukungan (jika PDIP akan melakukan hak interpelasi)," papar politisi yang juga anggota dewan dua periode tersebut.

Desakan Klarifikasi

Guna mengakhiri polemik dan mencegah benturan antara PDIP dengan PKB, Sudarman menyarankan agar Wabup Lathifah segera melakukan klarifikasi.

Klarifikasi itu, terkait tudingan dugaan surat perjalanan dinas palsu yang digunakan untuk berkunjung ke Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka pada 27 April 2026 lalu.

Baca juga: Sekda Budiar Diundang Hearing Terkait Dugaan Pemalsuan Surat Kunker Wabup Malang Lathifah Shohib

"Jika surat itu tak seizin bupati untuk di-scan dan bupati tak terima, itu ranah pidana dan harus ditelusuri karena kami yakin bu Lathifah tak tahu apa-apa soal itu. Tapi, jika bupati tak ada masalah, ya sudah (ranah pidananya selesai)," tutur Sudarman.

Urgensi Kunker dan Pengerahan OPD

Selain masalah surat, Sudarman meminta Wabup Lathifah menjelaskan urgensi kunjungan kerja (kunker) dengan mengerahkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Wapres Gibran, sebagaimana yang diminta Fraksi PDIP. 

Penjelasan ini dinilai penting untuk menepis tudingan adanya kepentingan politik tersembunyi, seperti investasi politik untuk Pilkada 2029 mendatang.

Baca juga: Bukan Latifah Shohib, Sosok AG Ini Dianggap Paling Realitsis Dampingi Sanusi di Pilkada Malang 2024

"Namun, jika seperti yang dikatakan PKB (Gus Kholik, ketua DPC PKB), kunker itu buat kemajuan Kabupaten Malang, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi, itu harus dijelaskan sendiri oleh wabup, biar bisa mendinginkan situasi polemik saat ini," ungkap Sudarman.

Dinamika Fraksi di Gedung Dewan

Polemik ini sempat membelah enam fraksi di gedung dewan.

PKB sebelumnya menyatakan akan menghadang PDIP jika "mengerjai" Wabup Lathifah.

Baca juga: Fraksi Gerindra Kabupaten Malang Bela Wabup Lathifah Terkait Perseteruan PDIP Vs PKB

Di sisi lain, Fraksi Gerindra secara mengejutkan siap membela Wabup dengan alasan tidak ada yang dilanggar atau merugikan rakyat, kecuali jika surat izin yang diduga palsu itu digunakan untuk kejahatan.