Desas-desus Kapolri Listyo Sigit Diganti, Prabowo Surati DPR, Politikus PDIP: Punya Nyali Nggak?

SURYAMALANG.COM, - Desas-desus Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan diganti kembali memanas sejak gelombang demo akhir Agustus lalu sampai yang terbaru kabar Presiden Prabowo berkirim surat ke DPR-RI.

Sebetulnya pergantian posisi Kapolri bukan isu baru, sebelum demo terjadi, kabar Listyo Sigit akan diganti telah merebak.

Bahkan nama-nama kandidat untuk menggantikan Listyo Sigit sudah ramai diperbincangkan, namun tidak kunjung ada pergantian sampai gelombang demo datang dan Kapolri dinilai gagal mengamankan unjuk rasa.  

Unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lain itu menewaskan setidaknya 10 orang termasuk salah satu pengemudi Ojek Online (Ojol) bernama Affan Kurniawan.

Baca juga: Curahan Hati Sri Mulyani 2 Kali Ingin Mundur Dari Menteri Keuangan, Akhirnya Kena Reshuffle Prabowo

Kematian Affan menjadi penyulut amarah massa yang geram dengan sikap represif aparat hingga korban tewas dilindas kendaraan taktis (rantis Brimob) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) malam.

Sejak saat itu, desakan Kapolri Listyo Sigit untuk mundur atau diganti sangat kuat. 

Kabar Prabowo Surati DPR

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri  Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang dikirim Istana ke parlemen. 

Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Baca juga: FAKTA Isu Kapolda Metro Jaya Marahi Kapolri Listyo Sigit, Irjen Karyoto : Buzzer Mahal Bikin Hoaks

Sejauh ini Tribunnews.com di Jakarta (grup suryamalang) telah meminta tanggapan DPR RI terkait Supres pergantian Kapolri tersebut, namun belum ada yang merespons.

Akan tetapi dari informasi di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

Politikus PDIP: Punya Nyali Nggak?

Terkait isu pergantian Polri, politikus senior PDI Perjuangan (PDI-P), Panda Nababan menjabarkan pandangannya yang menilai Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya.

"Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh, tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan" ujar Panda mengutip YouTube Keadilan TV tayang Kamis (11/9/2025). 

Dalam tradisi kepolisian, jarang ada Kapolri yang menjabat lebih dari lima tahun sebab biasanya cuma berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

Akan tetapi sejak pertama kali dilantik pada 27 Januari 2021 sampai sekarang sudah 4 tahun lebih 7 bulan, Listyo Sigit masih bertahan. 

Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

"Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, "Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri, hampir tidak pernah ada 5 tahun," kata Panda. 

Baca juga: Sangat Kecewa Sri Mulyani Disamakan dengan Sahroni, Telepon Teddy Sebelum Rumah Dijarah Tak Diangkat

Menurut Panda, semestinya Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo jika masa baktinya telah selesai. 

Tindakan itu dinilai normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. 

"Situasi itu menyandera dia, keadaan itu menyandera dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis" ungkap Panda. 

"Apa itu keputusan yang drastis? besok pagi dia menghadap presiden,"Pak, saya berhenti". Kasih kesempatan kepada junior-juniornya banyak jenderal polisi yang jago-jago, yang punya kredibilitas tinggi," jelasnya. 

Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung Presiden Prabowo yang sebenarnya juga bisa meminta Listyo Sigit untuk mundur. 

Panda pun mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

“Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, "udah lah Sigit mundur aja kau". Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? ada wibawa enggak? ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? kok dibiarin terus ini," lanjutnya.

Baca juga: Demo dan Kerusuhan Sempat Pengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Jatim Park Kota Batu

Panda mengingatkan, jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

"Kalau terlampau lama pasti tidak sensitif lagi, tidak peka. Maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun, untuk tetap segar menghadapi persoalan, itu hal yang wajar, ini mau dilanggar," pungkasnya. 

Listyo Sigit Mengaku Siap Mundur Kapan Saja

Ketika gelombang demonstrasi nasional pecah pada Jumat (29/8/2025) lalu dan publik menyerukan pertanggungjawaban institusi kepolisian atas kematian Affan Kurniawan, Listyo Sigit sempat buka suara. 

Listyo Sigit mengaku siap mundur dari jabatannya kapan saja sesuai perintah Prabowo. 

“Yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden, kita prajurit, kapan saja siap,” ujar Listyo dalam keterangan pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).

Baca juga: SOSOK Komjen Dedi Prasetyo Wakapolri Baru Ditunjuk Listyo Sigit Prabowo Mantan Irwasum Polri

Menanggapi desakan pencopotan Kapolri, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut Reformasi Polri harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan tujuan.

ISESS merupakan lembaga kajian independen yang fokus pada isu-isu keamanan dan strategi, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, militer, dan kebijakan publik di Indonesia.

"Jadi, kalau pembentukan Tim Reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, hal itu tak lebih dari angin surga," kata Bambang kepada Tribunnews.com, Jumat (12/9/2025).

Baca juga: Solidaritas dan Mengenang Affan Kurniawan, Ribuan Driver Ojek Online di Sidoarjo Gelar Doa Bersama

Menurut Bambang, tindakan represif kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh satuan di internal.

Bambang menyebut, pergantian Kapolri saat ini pada dasarnya hanya persoalan hak prerogatif Presiden.

Tidak memerlukan legitimasi dengan pembentukan tim independent maupun tim reformasi Polri.

"Tetapi bila menginginkan perbaikan pada institusi Polri, ada hal-hal yang lebih substantif dan mendasar. Dimulai dari mengubah struktur dan sistem tata kelola kepolian dengan melakukan revisi UU Polri," ungkapnya.

(TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp