Kabar Sahroni Akhirnya Muncul Beri Sambutan Usai Rumah Dijarah Kemewahan Anggota DPR Raib

SURYAMALANG.COM, - Kabar anggota DPR RI, Ahmad Sahroni yang sudah di-non-aktifkan dari partai NasDem mencuat setelah lama menghilang pasca-kerusuhan demo akhir Agustus 2025 lalu. 

Sahroni adalah salah satu pejabat yang turut jadi korban amukan massa hingga rumahnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah pada Sabtu (30/8/2025) lalu. 

Sebelum rumahnya dijarah, Sahroni sudah kehilangan jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dan posisinya digantikan oleh Rusdi Massse Mappasessu.

Sebelum akhirnya dinon-aktifkan dari partai NasDem, jabatan terakhir Sahroni adalah anggota Komisi I DPR RI.

Ketika kerusuhan terjadi, Sahroni sempat disebut berada di Singapura lalu beredar kabar menuju ke Jerman hingga Eropa Timur.

Baca juga: Sangat Kecewa Sri Mulyani Disamakan dengan Sahroni, Telepon Teddy Sebelum Rumah Dijarah Tak Diangkat

Ketika massa menggeruduk rumahnya, Ahmad Sahroni tidak berada di tempat. 

Menurut laporan dari berbagai sumber, warga yang datang ke lokasi sempat mencari keberadaan Sahroni, namun tidak berhasil menemukannya.

Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan lokasi pasti Sahroni saat insiden penjarahan terhadap rumahnya terjadi.

Beberapa spekulasi menyebut, Sahroni sedang berada di luar kota atau menghindari kerumunan demi alasan keamanan.

Lalu bagaimana kabarnya Sahroni sekarang?

Ahmad Sahroni muncul menampakkan diri secara daring, memberikan sambutan khusus dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) X Ikatan Motor Indonesia (IMI) 2025.

Dalam video yang beredar, Sahroni yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) IMI itu menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus, peserta munas, hingga calon ketua umum yang akan menakhodai organisasi ke depan.

Dalam sambutannya, Sahroni sempat menyinggung ketidakhadiran secara langsung di lokasi acara Munas IMI X.

Sahroni juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus IMI periode 2020–2025 serta para senior yang selama ini telah mendorong kemajuan olahraga otomotif nasional.

“Yang saya hormati Ketua Umum 2020–2025, calon Ketua Umum Moreno Soeprapto, para senior, para teman-teman sejawat se-Indonesia,” ujar Sahroni dalam sambutannya melansir dari Tribunjakarta.com, Minggu (21/9/2025).

“Saya pertama-tama mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung, dan mengucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini,” sambungnya.

Baca juga: Pengakuan R Bunuh Satu Keluarga Sahroni di Indramayu, Ambil Uang Rp 750.000 dan Perhiasan Bayi

Tak berhenti di situ, Sahroni juga secara terbuka memberikan puja-puji kepada satu sosok yang dianggapnya pantas memimpin IMI.

Sahroni menyatakan dukungannya kepada Moreno Soeprapto yang digadang-gadang akan menjadi Ketua Umum IMI periode selanjutnya.

Bahkan, Sahroni menyebut mantan pembalap nasional itu sebagai sosok yang diyakini mampu membawa IMI ke level yang lebih tinggi.

Sahroni berharap kepemimpinan Moreno bisa membawa organisasi otomotif terbesar di tanah air ini semakin berkembang pesat dan berkontribusi luas bagi bangsa.

“Saya harap, Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi Ketua Umum yang akan datang, makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat yang super hebat,” tegas Sahroni.

Baca juga: Dicari Ijazah Jokowi yang Ketemu Ijazah Sahroni Guyon Roy Suryo di Bedah Buku Jokowis White Paper

Selain menyampaikan dukungan, Sahroni juga menekankan pentingnya melanjutkan fondasi yang sudah dibangun pengurus periode sebelumnya.

Menurut Sahroni, perjalanan panjang IMI tidak lepas dari dedikasi seluruh jajaran yang selama lima tahun terakhir berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem olahraga otomotif di Indonesia.

“Tak lupa ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan yang telah saya perbuat, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak" ucapnya. 

"Terima kasih Ketua Umum, sekali lagi terima kasih semuanya,” pungkas Sahroni.

Kontroversi Sahroni

Sahroni menjadi sasaran massa karena pernyataan kontroversialnya saat menjawab kritik masyarakat terkait tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per-bulan. 

Sahroni melontarkan kalimat yang memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.

“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).

Pernyataan Sahroni dan beberapa anggota dewan lain ditengarai memantik kemarahan publik sehingga menggelar sejumlah aksi unjuk rasa di beberapa daerah, termasuk di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025).

Kondisi ini semakin bergejolak setelah insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada Kamis malam. 

Aksi unjuk rasa ini pun meluas, tidak sekadar memprotes tunjangan para anggota dewan, melainkan juga menuntut keadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Status Sahroni di DPR dan Partai

Setelah semua polemik yang terjadi sempat muncul kabar Ahmad Sahroni mengundurkan diri dari anggota DPR seusai dinonaktifkan oleh Nasdem.

Menjawab hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengaku belum mendengar dan akan mengeceknya terlebih dahulu.

"Itu belum (mundur), nanti kita cek, ya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Saan melanjutkan, kemungkinan untuk mencopot Sahroni dari DPR lewat proses pergantian antarwaktu juga harus mengikuti prosedur yang ada.

"Nanti kan ada proses," ucap wakil ketua DPR itu.

Saan pun menegaskan, sejauh ini Sahroni masih menjabat sebagai anggota DPR nonaktif dan bendahara umum Partai Nasdem.

Tak Lagi Nikmati Kemewahan Anggota DPR

Setelah dinonaktifkan partai politik, Sahroni resmi kehilangan gaji, tunjangan, serta berbagai fasilitas yang selama ini diterima setiap bulan. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, keputusan partai yang menonaktifkan kadernya otomatis berimbas pada pemberhentian hak keuangan sebagai anggota dewan. 

“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Meski begitu, Dasco maupun pimpinan DPR lain tidak menjawab secara tegas apakah anggota dewan yang nonaktif akan diberhentikan dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Baca juga: HENTIKAN Gaji dan Tunjangan Sahroni Cs Tembus Rp230 Juta per-Bulan, MKD-Partai Ajukan Permintaan

Dasco hanya menjelaskan, tindak lanjut atas keputusan partai tersebut kini berada di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang akan berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing.

“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh parpol dengan meminta MKD DPR RI berkoordinasi dengan mahkamah parpol yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud,” ujar Dasco.

Sebelum gelombang demonstrasi besar-besaran yang melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat”, fasilitas anggota DPR dikenal sangat mewah.

Namun, desakan publik memaksa DPR memangkas sejumlah pos penghasilan dan tunjangan yang dulu totalnya mencapai ratusan juga rupiah.

Berdasarkan keputusan terbaru, seorang anggota DPR kini menerima gaji pokok Rp 4.200.000 per bulan.

Selain itu, mereka mendapatkan tunjangan istri/suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, tunjangan jabatan Rp9.700.000, tunjangan beras Rp289.680, serta uang sidang Rp2.000.000.

Dari pos ini, total yang diterima mencapai Rp16.777.680.

Tak berhenti di situ, masih ada tunjangan konstitusional yang selama ini kerap menjadi sorotan.

Misalnya, biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000, tunjangan kehormatan Rp7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Rp4.830.000, serta honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang masing-masing bernilai Rp8.461.000.

Dari pos ini, total yang dikantongi anggota DPR mencapai Rp57.433.000.

Jika digabung, jumlah bruto yang diterima anggota DPR mencapai Rp74.210.680 per bulan. 

Setelah dipotong pajak penghasilan 15 persen sebesar Rp8.614.950, penghasilan bersih yang dibawa pulang setiap bulan mencapai Rp65.595.730.

Sebelumnya, ada tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan serta fasilitas perjalanan luar negeri yang kini resmi dihentikan.

“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan transportasi,” ucap Dasco.

(TribunJakarta.com/Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp