4 Fakta Whoosh yang Ditelisik KPK Sejak Awal 2025: Murni Ide Jokowi, Pakar Hampir Jatuh dari Kursi

SURYAMALANG.COM, - Sedikitnya ada empat fakta mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang diam-diam sudah ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

KPK baru-baru ini menyampaikan, pihaknya sudah menyelidiki dugaan mark up pada proyek Whoosh, sejak awal tahun 2025. 

Di sisi lain, pakar transportasi publik dan analis kebijakan publik menyampaikan kesaksiannya, saat mendengar langsung kereta cepat murni ide dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), hingga nyaris jatuh dari kursi.

Whoosh menjadi sorotan, sejak megaproyek itu mencatatkan utang Rp116 triliun yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Baca juga: Utang Whoosh Diperpanjang sampai 60 Tahun, Purbaya Angkat Jempol, Mahfud MD Curiga Mungkin Koruptif

Proyek yang digagas pada masa pemerintahan Jokowi itu diresmikan pada 2 Oktober 2023, dan pelunasan utang sempat diusulkan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun ditolak oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada akhirnya, solusi untuk utang disepakati dengan memperpanjang tenor atau jangka waktu pelunasan pinjaman sampai 60 tahun dan tidak memakai APBN.

Berikut empat fakta Whoosh yang ditelisik KPK  selengkapnya:

1. Dugaan Mark Up 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dan saat ini sedang dalam proses.

Budi menyebut, KPK juga fokus mencari bukti dan keterangan terkait unsur-unsur peristiwa pidana proyek era-Jokowi itu.

Akan tetapi, Budi belum bisa merinci apa saja temuan KPK, sebab proses penyelidikan yang sudah dilakukan sejak awal 2025, masih berlangsung.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan" jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

"Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci" lanjutnya.  

"Kami pastikan, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini," tuturnya.

2. Tidak Ada Kendala

Budi memastikan, KPK tidak menemui kendala khusus meski penyelidikan sudah berjalan hampir satu tahun.

Lebih lanjut, Budi meminta publik percaya pada proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPk, Asep Guntur Rahayu, juga mengatakan kasus dugaan mark up Whoosh masuk tahap penyelidikan.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," ujarnya, Senin.

3. Pakar: Murni Ide Jokowi

Pakar transportasi publik dan analis kebijakan publik, Agus Pambagio, menyebut megaproyek Whoosh, adalah ide yang digagas langsung oleh Jokowi. 

Agus mengaku, pernah dipanggil langsung oleh Jokowi ke Istana Bogor untuk bicara perihal kereta cepat.

Sosok yang vokal menolak proyek kereta cepat itu mengungkap isi percakapannya dengan Jokowi saat dipanggil ke Istana.

Agus mempertanyakan siapa pencetus proyek Whoosh kepada Jokowi, terutama ketika mengalihkan kerja sama dari Jepang ke China.

Baca juga: Balasan Mahfud MD Sentil KPK: Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Tak Usah Tunggu Laporan Langsung Periksa!

Saat mengetahui ide tersebut muncul dari benak Jokowi sendiri, Agus Pambagio seketika kaget dan hampir jatuh dari kursi.

"Saya dipanggil, saya bilang 'pak ini ide siapa?' 'ide saya mas.' saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan saya pikir idenya Menteri BUMN atau siapalah," kata Agus di YouTube Abraham Samad, Senin (27/10/2025).

Agus mengatakan, Jokowi bercerita kepadanya, proyek Whoosh bisa dijalankan oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, karena Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan menolak, tidak setuju.

"'Saya kan menyerahkan pada Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan tidak setuju. Ya sudah, saya perintah Menteri BUMN untuk meneruskan.'" kata Agus menirukan ucapan Jokowi.

Baca juga: Akar Utang Whoosh Versi Mahfud MD: Tolak Bunga Jepang 0,1 Persen Pilih Cina 2 Persen, KPK Siap Gerak

Agus menyebut, Jokowi ingin membangun proyek kereta cepat itu karena merasa nyaman saat mencoba langsung di China.

"'Waktu itu saya di Beijing, saya diajak naik kereta itu ke Shanghai atau ke mana, cepat sekali dan bagus, enak sekali.' Xi Jinping nanya, 'bapak mau?' 'saya mau.'" kata Jokowi ditirukan Agus.

Agus juga menjelaskan kepada Jokowi perbedaan pembuatan kereta cepat dari Jepang dan China.

"Jepang gini, kalau kita bicara loan itu detail banget dan ribet, tapi setelah itu selesai kaya MRT kan selesai. Kalau di China kebalikannya, gampang di depan sekarang susahnya di belakang," tuturnya.

4. Mahfud MD Siap Dipanggil

Dugaan mark up proyek Whoosh sebelumnya sempat disinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam video yang diunggah di YouTube Mahfud MD Official pada pertengahan Oktober 2025.

Dugaan mark-up yang diungkap Mahfud—yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio—adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

"Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar, tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan, ini yang menaikkan siapa, ini uang lari ke mana?" ungkap Mahfud. 

Buntut pernyataannya itu, Mahfud sempat diminta KPK untuk melapor. 

Namun, Mahfud mengatakan tidak akan membuat laporan ke KPK sebab tak punya kewajiban.

Baca juga: Satgas BLBI Dibentuk Mahfud MD Akan Dibubarkan Purbaya: Negara Rugi Rp 95 T, Dianggap Tak Paham

Meski demikian, Mahfud memastikan bersedia datang jika dipanggil untuk kebutuhan pemeriksaan.

"Saya nggak berhak laporan, nggak ada kewajiban untuk melapor. Saya siap dipanggil, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau disuruh lapor ngapain, buang-buang waktu juga," katanya di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

"Sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mustinya KPK panggil orang yang ngomong sebelum saya, banyak banget punya data," lanjutnya.

Mahfud menilai dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh menimbulkan persoalan yang rumit lantaran dibangun melalui utang kepada China.

Sehingga, beban utang yang besar itu harus perlu negosiasi dengan pemerintah China.

"Harus negosiasi, ya, mau apa? Gak bisa bayar, ya, jalannya silakan saja (negosiasi)," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Tribunnews.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp