Modus Licik Proyek Whoosh, Dugaan KPK: Harga Tanah Digelapkan, Tanah Negara Dijual Kembali ke Negara

Menanggapi hal tersebut, pimpinan KPK memastikan proses hukum akan berjalan secara independen.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (6/11/2025) menyatakan, Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menepis anggapan adanya intervensi.

"KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ," kata Budi.

Baca juga: Respons Bupati Ipuk Terkait Rencana Presiden Prabowo Memperpanjang Rute Whoosh Sampai Banyuwangi

Senada, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Kamis (6/11/2025), menjelaskan penyelidikan bertujuan mencari ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.

"Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya selesai," kata Tanak.

Hingga saat ini, KPK memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan pada tahap pengumpulan data dan informasi (pulbaket) untuk menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup sebelum menentukan apakah kasus ini dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

Utang Whoosh sampai Pendapat Pengamat

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Operasional berbayar dimulai pada 17 Oktober 2023, dan masyarakat sudah bisa memesan tiket melalui berbagai kanal.

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan China, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Baca juga: Jaminan Prabowo Soal Utang Whoosh, Proyek Rp 120 T Setara 5 Burj Khalifa: Saya Tanggung Jawab!

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, proyek Whoosh lebih condong sebagai keinginan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), ketimbang kebutuhan publik dalam skala prioritas. 

Di sisi lain, menurut Djoko, kemampuan keuangan PT KAI yang seharusnya diarahkan untuk mendukung pengembangan transportasi publik, malah kemudian tersedot banyak untuk membayar cicilan utang.

"Pembangunan KCJB adalah keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra sekarang" kata Djoko dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (9/11/2025).

"Apalagi setelah PT KAI mengangsur hutang Rp 2,2 triliun untuk tahun 2025," lanjutnya.