Malang Raya

Kota Malang Raih WTP, Tapi BPK Masih Memberi Rekomendasi Khusus Ini

Meski mendapatkan opini WTP, bukan berarti BPK RI tidak memberikan rekomendasi. Ada satu saran dari BPK yakni pemaksimalan penyerapan DAK 2017.

Kota Malang Raih WTP, Tapi BPK Masih Memberi Rekomendasi Khusus Ini
IST
Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijanto (kiri) menyerahkan hasil audit BPK atas laporan keuangan daerah Kota Malang tahun 2016 kepada Wali Kota Malang M Anton, Jumat (9/6/2017) 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah Kota Malang tahun 2016. Opini WTP dari BPK ini ditandai dengan pemberian penghargaan oleh BPK.

Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Jl Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat (9/6/2017) pagi.

Opini WTP ini merupakan opini WTP keenam kalinya diterima oleh Pemkot Malang.

“Opini WTP yang keenam kalinya ini merupakan amanah yang diberikan BPK kepada kami untuk terus memberikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan akan menjadi komitmen kami ke depannya,” ujar Wali Kota Malang M Anton yang ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Jumat (9/6/2017) sore.

Ia mengucapkan terimakasih kepada semua staf di Pemkot Malang, juga seluruh masyarakat Kota Malang. Sebab perolehan opini WTP ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras semua pihak.

"Alhamdulillah, ini kerja keras dari banyak pihak. Saya tidak dre-deg lagi," imbuhnya sambil bercanda.

Meski mendapatkan opini WTP, bukan berarti BPK RI tidak memberikan rekomendasi. Menurut Anton ada satu saran dari BPK yakni pemaksimalan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017.

"Rekomendasinya ada satu, penyerapan DAK supaya lebih maksimal dibandingkan tahun 2016. DAK di beberapa satuan kerja," imbuh Anton.

BPK menyarankan pemaksimalan penyerapan DAK di Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Terhadap saran itu, Anton meminta kepada OPD untuk segera menyerap dan memakai anggaran setelah tahapan lelang selesai.

"Targetnya 30 Juni bisa terserap, sehingga DAK bisa cair. Maksimal pertengahan Juli lah bisa terserap. Saya sudah meminta yang telah masuk lelang, dan lelang selesai untuk segera melaksanakan kegiatan," tegas Anton.

Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso menambahkan DPUPR mendapatkan DAK sebesar Rp 28 miliar tahun 2017. Dana itu dipakai untuk 23 paket pekerjaan. "Saat ini sudah masuk lelang, semoga tidak ada keterlambatan. Target saya dana di TW (triwulan I) bisa cair dan kami serap," ujar Soni, panggilan akrabnya.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved