DPRD Sebut Program Bedah Rumah Ada Kepentingan Politis, Begini Respon DPPCK Kabupaten Malang

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Program bedah di Kabupaten Malang terindikasi ada kepentingan politis.

Berdasar laporan yang masuk ke anggota DPRD Kabupten Malang, proyek bedah rumah dikerjakan oleh pekerja berkaus sebuah partai politik (parpol).

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo mengatakan pihaknya sedang mengklarifikasi kebenaran informasi itu.

Bila informasi itu benar, pelaksanaan bedah rumah wajib dievaluasi.

( Baca: Desa Junrejo di Kota Batu Punya Cara Mandiri untuk Bedah Rumah )

“Kami tidak ingin program bedah rumah yang menjadi program utama untuk pengentasan kemiskinan dimanfaatkan oleh kepentingan parpol,” kata Kusmantoro Widodo kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (20//2017).

Sampai sekarang pihaknya belum mengerti dan mengetahui kriteria dan parameter sasaran penerima bantuan bedah rumah.

Penerima bantuan itu warga yang masuk daftar Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) atau usulan pemerintah desa, atau lainya.

Atau penerima program bedah rumah berdasar pada besaran penghasilan warga.

“Makanya kami mengkritik program bedah rumah yang, menurut kami, target dan sasaranya tidak jelas,” ucap Kusmantoro Widodo.

( Baca: Sriamah Gagal Ikut Bedah Rumah Dua Kali, Padahal Rumahnya Hampir Roboh )

Menurutnya, bantuan bedah rumah Rp 10 juta hingga Rp 15 juta masih jauh dari nilai kebutuhan biaya bedah rumah menjadi layak huni.

Artinya penerima bantuan program bedah rumah masih harus mencari biaya tambahan untuk menyelesaikan perbaikan rumahnya.

Menurutnya, bantuan bedah rumah justru membebani warga penerima bantuan. Sebab, besaran bantuan yang tidak sesuai dengan biaya bedah rumah yang layak.

“Seharusnya kami diberi gambaran dan laporan soal program bedah rumah seperti apa. Jadi DPRD tidak hanya diberi laporan realisasi bantuan saja tanpa tahu sasaranya seperti apa dan bagaimana,” tandas Kusmantoro Widodo.