19 Anggota DPRD Ditahan KPK, Pjs Wali Kota Malang Minta ‘Diskon’ ke Kemendagri

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pjs Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi telah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan pemerintahan Kota Malang.

Pengiriman surat itu untuk minta petunjuk pasca penahanan 19 anggota DPRD Kota Malang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di antara hal yang diminta ‘fatwa’ dari Kemendagri adalah dibolehkannya anggota DPRD sidang paripurna dalam mengambil keputusan.

Jadi tidak harus anggota DPRD kuorum sesuai ketentuan normal.

“Tetapi surat itu belum ada jawaban dari Kemendagri.”

“Di antara yang kami minta adalah dibolehkannya anggota DPRD menggelar paripurna tanpa kuorum dalam keadaan normal.”

“Artinya yang tersisa saat ini boleh dinyatakan kuorum karena situasi mendesak,” ujar Wahid kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (8/4/2018).

Saat ini pemerintahan Kota Malang ‘pincang’ seiring penahanan 19 anggota DPRD oleh penyidik KPK.

Dari 45 anggota DPRD periode 2014-2019, kini hanya tersisa 26 orang.

Keberadaan 26 orang ini tidak memenuhi syarat kuorum (2/3 dari total anggota) jika hendak menggelar rapat paripurna beragendakan pengambilan keputusan atau penandatanganan kesepakatan.

Di sisi lain, kursi pimpinan juga kosong, sebab semua pimpinan yang berjumlah empat orang juga ikut ditahan KPK.

Padahal untuk pembahasan anggaran dan produk hukum daerah, pihak eksekutif harus membahas bersama legislatif.

“Kalau kondisi normal, kuorumnya kan 30 orang.”

“Nah dengan yang tersisa sekarang, kami harap dibolehkan kuorum sehingga tetap bisa menjalankan pembahasan,” tegas Wahid.

Sebagai Pjs wali kota, Wahid memiliki tugas menjaga dan menjalankan roda pemerintahan di Kota Malang dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Malang.