DPRD Kota Malang Kaji Lagi Ranperda Tunas, Antara Jadi Perumda Atau PD RPH

Akan tetapi, dewan meminta agar item tersebut tetap berhubungan langsung dengan RPH.

Karena menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemda harus menyediakan rumah potong hewan.

Wanedi menyampaikan, Perumda Tunas ini bentuknya nirlaba, jadi berhubungan langsung dengan pelayanan.

"Jadi memang kewajiban Pemda untuk mengembangkan RPH. Kalau itu dikembangkan, harus jadi usaha yang sejenis tidak semata-mata korbisnisnya jadi berubah. Pemda juga harus memastikan kesehatan, kebershihan dan juga kehalalannya," ujar pria yang juga menjadi Ketua Komisis D DPRD Kota Malang ini.

Untuk itu, dalam melakukan kajian ini, Tim Pansus akan mengajak duduk kembali eksekutif dan pihak-pihak lain yang terkait.

Tim Pansus juga berusaha menyelesaikan Ranperda Tunas ini secepatnya namun tidak tergesa-gesa.

Hal itu dilakukan, agar nantinya tidak menjadi dilema dikemudian hari.

"Karena Perumda ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan lakukan semaksimal mungkin. karena ini juga menyangkut pelayanan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menyampaikan, bahwa soal Ranperda ini biarlah berproses dulu.

Karena usulan eksekutif saat ini sudah disampaikan kepada dewan, yang dalam hal ini adalah Tim Pansus.

Pada kesempatan itu Wasto juga menyampaikan, di dalam Perumda Tunas yang lebih ditekan ialah dari sisi higenis, bersih dan halal.

Jadi apabila ada masyarakat yang ingin memotong ayam, nanti akan dibantu penyembelihannya oleh jagal yang sudah bersertifikat.

"Jadi nanti di sini akan terkontrol. Tata cara penyembelihan juga lebih higenis. Dan nanti harapannya juga dibarengi sertifikasi halal," pungkasnya.