Sidang Pembunuhan Begal di Malang

Kuasa Hukum Berharap Ada Bantuan Dan Pendampingan Dari Psikolog Untuk ZA, Pasca Sidang Tuntutan

Seharusnya ZA harus diberikan pendampingan psikologis. Namun sejauh ini saya lihat belum ada sama sekali pendampingan secara psikologis kepada ZA

TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Kuasa hukum ZA, Bhakti Riza saat ditemui para awak media usai persidangan, Selasa (20/1/2020). Ia berharap ada pendampingan untuk mendukung sisi psikologis ZA 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Kasus yang menjerat ZA ternyata membuat beban berat dan mempengaruhi kondisi psikologis siswa SMA itu.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum ZA, Bhakti Riza kepada TribunJatim.com (Grup SURYAMALANG.COM), usai persidangan di PN Kepanjen, Selasa (21/1/2020).

"Sebenarnya ZA sangat shock dan terpukul atas situasi ini. Dan ZA ternyata tidak membayangkan bahwa proses hukum yang dijalaninya harus sampai sejauh ini," ujar Bhakti. 

BREAKING NEWS : ZA Hanya Dituntut 1 Tahun Pembinaan Untuk Pasal Penganiayaan

Terdakwa Pembunuh Begal di Malang, ZA Sudah Punya Istri dan Anak Berusia 1 Tahun

Komentar Kombes Pol Leo Terkait Mobil Polisi Tabrak 10 Motor di Kota Malang

Ia menjelaskan seharusnya ZA harus diberikan pendampingan psikologis.

"Namun sejauh ini saya lihat belum ada sama sekali pendampingan secara psikologis kepada ZA," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bhakti Riza juga meminta kepada para media massa agar jangan mengekspos kehidupan pribadi dari kliennya tersebut.

"Pihak media massa harusnya fokus kepada substansi kasus dan persidangan yang dijalani ZA," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang lanjutan kasus pembunuhan begal kembali dijalani ZA di PN Kepanjen, Selasa (20/1/2020) sore.

Sidang berisi agenda tuntutan JPU itu berlangsung singkat, hany sekitar 14 menit.

Menurut keterangan Bhakti, ZA hanya dituntut satu tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak, Kabupaten Malang.

"Meski begitu terkait apa yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan, kita tetap akan menanggapi tuntutan jaksa tersebut. Dan kita tetap dalam pendirian bahwa Pasal 351 ayat 3 harus dihubungkan dengan Pasal 49 ayat 1 dan 2 terkait dengan unsur pembenar dan pemaaf," jelas Bhakti.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Dyan Rekohadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved