Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

BPJS Ketenagakerjaan Ajak Klinik dan RS Se-Kabupaten Malang ikut Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang bekerjasama dengan Paguyuban Klinik Inap dan Rumah Sakit se Kabupaten Malang

SURYAMALANG.COM/M Erwin
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang bekerjasama dengan Paguyuban Klinik Inap dan Rumah Sakit se Kabupaten Malang. Kerjasama itu berupa Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di salah satu rumah makan di Kepanjen, Rabu (26/2/2020). 

Cahyaning mengungkapkan,  juga menerima peserta dari pekerja mandiri seperti nelayan, petani dan berbagai pekerja mandiri lainnua.

"Pekerja mandiri, juga bisa ikut peserta bpjs Ketenagakerjaan. Sekarang masih 27 ribu peserta. Semoga di tahun ini bisa 45 ribu targetnya," tutur Cahyaning.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo BPJS Ketenagakerjaan bisa menbuat karyawan klinik atau rumah sakit, nyaman bekerja.

"BPJS ketenagakerjaan bisa mengikat tenaga kerja kita agar tidak resign. Bisa melindungi yang bersangkutan juga bisa menjaga institusi," kata Arbani.

Arbani menambahkan, pihaknya hanya bisa mendorong para klinik dan rumah sakit di Kabupaten Malang, mengikutkan para karyawan, bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Arbani, berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setiap warga negara wajib mendapat layanan jaminan sosial kesehatan.

"Kami Dinas Kesehatan ini hanya bisa mendorong saja. Kami ingin para karyawan tidak terombang-ambing terkait kesejahteraan saat di faskes," kata mantan Direktur RSUD Lawang itu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang, Yoyok Wardiyo mengatakan, perusahaan di Kabupaten Malang termasuk klinik dan rumah sakit, wajib mengikutsertakan karyawannya mendapat BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kemampuan perusahaan yang beragam, menjadikan perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi jika ada yang tidak mengikutsertakan ya kami beri surat peringatan, kemudian didatangi dan diberi penjesalan. Kriteria perusahaan ada kecil menengah dan besar. Kalau besar merugi tidak melaksanakan. Kalau kecil itu, dinamikanya tinggi. Bisa menerima atau tidak kepesertaan bpjs Ketenagakerjaa," jelas Yoyok.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved