UPDATE Jumlah Pasien Covid-19 di Malang Raya Hari Ini, 3 September 2020: 2381 Positif & Sembuh 1740

Meski begitu, Wahyu menegaskan kepada pelaku UMKM yang mendaftar, harus memastikan terlebih dahulu bahwa UMKM nya memiliki izin usaha.

"Dari 5.000 UMKM itu, mungkin hanya sekitar 40 persen UMKM saja yang baru memiliki izin usaha. Dan kebanyakan mereka merupakan UMKM yang memiliki pendapatan relatif tinggi," ucapnya.

Diskopindag telah memfasilitasi UMKM di Kota Malang dengan langsung memberikan kontaknya ke pusat.

Artinya, Diskopindag mendaftarkan semua UMKM yang telah mendaftar, meskipun UMKM tersebut belum memiliki izin usaha.

"Jadi yang mendaftar kami kirimkan semua ke pusat. Dengan harapan mereka mendapatkan bantuan juga," ucapnya.

Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor Diskopindag Kota Malang, atau secara online dengan mengakses link bit.ly/DBUM2020.

Bagi yang sudah mendaftarkan UMKM nya, data akan di-upload langsung ke link Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Setelah itu, UMKM yang telah mengajukan BLT ini akan diseleksi oleh pemerintah pusat.

Jika dinyatakan lolos akan mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat SMS dari bank penyalur (BRI, BNI dan Bank Syariah Mandiri).

"Bantuan dari pusat ini memang ditujukan untuk membantu usaha mikro di masa pandemi. Khususnya mereka yang belum terakses kredit perbankan."

"Jadi kalau ingin mendapatkan, pelaku UMKM di Kota Malang harus lebih pro aktif untuk mendaftarkan diri," tandasnya.

2. Pemkot Batu Telah Salurkan Rp 16,9 Miliar Bantuan Sosial

Hal itu disampaikan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menghadiri dialog interaktif bertajuk Jaga Bansos Kawal Distribusi Bansos Covid-19 Kota Batu yang digelar di Pendopo Balaikota Among Tani Kota Batu, Rabu (2/9/2020).

Kegiatan ini digagas lembaga penyiaran publik negara, RRI dengan menghadirkan empat narasumber, yakni Dewanti Rumpoko, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurrochman dan Kepala Dinsos Kota Batu Ririk Mashuri. Sementara satu narasumber lainnya yang terhubung secara virtual, yakni Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK RI, Arief Nurcahyo.

Dewanti memaparkan total bansos yang disalurkan awal Agustus mencapai Rp 16,9 M. Rinciannya, bantuan sosial tunai data terpadu kesejahteraan sosial (BST-DTKS) senilai Rp 1 juta. Tercatat ada 933 KK penerima manfaat BST DTKS. BST-DTKS terealisasi Rp 835 juta dari nilai total Rp.933 juta.

"Penyaluran BST DTKS tak terserap optimal karena ada beberapa penerima yang meninggal maupun pindah domisili," ujar Dewanti, Selasa (2/9/2020).

Terekam dari data DTKS, ada 11 orang yang meninggal, 27 orang pindah tempat tinggal, 20 orang berubah status, 24 masuk program lain, alasan lain-lain 13 orang.

Lalu BST dari Pemprov Jatim senilai Rp 200 ribu. Pemkot Batu memberikan top up senilai Rp 800 ribu untuk BST dari Pemprov Jatim.

Penerima bantuan merupakan usulan dari tingkat pemdes/kelurahan.

Ada 4.991 KK yang masuk kategori penerima BST Pemprov Jatim non DTKS dengan nilai total Rp 3,99 miliar.

Terealisasi Rp. 3,83 miliar dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 4.792 penerima manfaat.

Bantuan lainnya yakni BST non DTKS dari pemerintah pusat senilai Rp 600 ribu.

Pemkot Batu menggenapi bansos senilai Rp 400 ribu.

Terdata ada 8.785 penerima bantuan dengan total anggaran Rp 3,51 miliar.

Dari angka itu, terealisasi Rp 3,34 miliar dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 8.355.

Selanjutnya, BST non DTKS kepada kelompok masyarakat yang tak menerima program bantuan apapun.

Tercatat ada 8.290 KK penerima bantuan dengan nilai bantuan Rp 1 juta.

Terealisasi Rp 7,56 miliar yang dibagikan kepada 7.567 penerima bantuan.

"Sudah kami salurkan. Ada yang belum dapat karena beberapa alasan, mungkin karena tidak datang, terlambat menerima. Anggaran yang tak terserap akan dikembalikan ke kas negara," ujar dia.

Dewanti mengatakan, harusnya dana bansos diberikan dua gelombang selama pandemi ini.

Namun sejak diterbitkannya Perwali Kota Batu, seluruh bantuan dihentikan sejak masa kedaruratan pada tanggal 8 Agustus berhenti.

Dengan begitu, seluruh bansos dampak Covid-19 yang dialokasikan dalam belanja tak terduga (BTT) dialihkan untuk pemulihan ekonomi daerah.

Maka bansos dampak Covid-19 dihentikan dan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga sektor perekonomian kembali pulih.

Ia mengatakan, untuk anggaran pemulihan ekonomi daerah akan dialokasikan pada belanja langsung masing-masing OPD sesuai tupoksi yang ditanganinya.

Penyaluran program pemulihan ekonomi akan melibatkan himpunan bank milik negara (Himbara).

"Misalnya untuk pelaku wisata akan diurus Disparta, sopir angkot diurus Dishub. Besarannya bervariasi di tiap OPD karena ini menyangkut kemampuan keuangan daerah," kata Dewanti.

Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK RI, Arief Nurcahyo menuturkan, di Kota Batu masih belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran dana bansos.

Berdasarkan analisa KPK, ada beberapa potensi korupsi bansos, meliputi pendataan dilakukan serampangan, penerima salah sasaran, penggelapan bantuan, dan pungli oleh petugas penyalur bansos.

Ia mengatakan, melalui aplikasi Jaga Bansos KPK, terdapat 10 laporan yang telah masuk dalam aplikasi tersebut.

Dari 10 laporan itu, dua laporan tak direspon pelapor.

Aplikasi tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah.

"Kami apresiasi Pemkot Batu yang telah mengambil langkah-langkah menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui aplikasi Jaga Bansos KPK," ucap Arief.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurrochman mengatakan, penyaluran bansos tak terserap maksimal. Kendala ada pada data yang kurang akurat.

"Bansos belum tepat sasaran 100 persen. Persoalan data penerima bansos belum ditindaklanjuti dengan melakukan pemutakhiran data oleh pemerintah," kata politisi PKB itu.

(M Rifky Edgar/Benni Indo/Ratih Fardiyah/SURYAMALANG.COM)