Kadin Kota Batu Usulkan Pembebasan Pajak Hingga Akhir 2020, Ini Alasannya

Ini agar ada demand dan suplay.

"Tinggal Pemda memberikan kebijakan bagi pelaku usaha sebagai stimulus untuk meningkatkan perekonomian. Imbal baliknya jika nantinya Pemda bisa memberikan kebijakan untuk pembebasan pajak bagi pelaku usaha tempat wisata hingga hotel bisa memberikan banyak promo bagi wisatawan atau tamu," kata Sujud.

Untuk beberapa daerah yang telah memberlakukan pembebasan pajak bagi pelaku usaha meliputi Lampung barat, Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo.

Untuk Jatim ada Ngawi yang membebaskan pajak bagi hotel dan resto sampai akhir tahun.

Menurut Sujud, pembebasan pajak perlu dilakukan.

Mengingat pelaku usaha selama ini mampu menyerap masyarakat Kota Batu yang belum memiliki pekerjaan.

Imbas pandemi banyak pekerja yang harus dirumahkan.

Dengan pembebasan pajak, setidaknya pekerja yang dirumahkan bisa kembali dipanggil seluruhnya untuk bekerja kembali.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), M Chori, menerangkan, setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) disetujui, maka Pemkot Batu akan melakukan belanja pemerintah.

Hal itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana sekarang memanfaatkan belanja pemerintah. Kami akan mempercepat itu. Kedua bagaimana sedapat mungkin program kegiatan bisa penggunakan swakelola, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyatakat," kata Chori.

Belanja pemerintah nanti dianjurkaan untuk membeli produk asli Batu, sehingga perputaran uang terjadi di Kota Batu, kecuali hal-hal yang tidak dapat dijangkau di dalam kota, maka dimungkinkan mencari di luar kota.

"Ketika belanja daerah, beli barang di Batu. Sedapat mungkin. Kecuali jika barangnya tidak ada. Harapan kami ini bisa mendorong perekonomian masyarakat," paparnya.

BKD Kota Batu selama pandemi Maret hingga Juni telah meberikan pembebasan pajak bagi pelaku usaha.

Hingga bulan April atau triwulan pertama lalu BKD Kota Batu dari target PBB senilai Rp 20 miliar selama tahun 2020.