DPRD Desak Wali Kota Malang Segera Isi Kekosongan Jabatan di Tiap OPD, Tahun 1ni 4 Jabatan Lowong

Dia meminta agar segera dilaksanakannya open bidding, sehingga jabatan yang ada di tiap perangkat daerah tidak dalam kondisi kosong.

"Pengisian jabatan sangat perlu dilakukan. Kami dorong agar eksekutif segera memetakan OPD yang kosong. Karena kami nilai, masih banyak jabatan yang masih kosong, sehingga tidak maksimal," ucapnya.

Ketidakefektifan tersebut dirasakan oleh Nurmala saat melakukan dengar pendapat dengan sejumlah perangkat daerah.

Dia menganggap, bahwa pelaksana tugas merupakan jabatan yang kurang efektif.

"Plt jabatan itu tidak efektif karena tidak bisa melakukan kewenangan ataupun kebijakan strategis. Dan merangkap jabatan itu juga tidak baik. Jadi mutasi harus dilakukan karena bagian untuk peningkatan kinerja," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Dra Anita Sukmawati menyampaikan, bahwa pengisian jabatan saat ini sedang dalam proses.

Di mana pengisian jabatan tersebut harus melalui beberapa proses. Di antaranya ialah melalui rotasi atau open bidding.

"Tapi kalau untuk eselon II harus melalui KASN agar mendapatkan rekomendasi. Kewenangannya nanti ada di Wali Kota yang saat ini sedang berproses," ucapnya.

Anita menjelaskan, di tahun 2020 ini saja, sudah ada empat OPD yang mengalami kekosongan jabatan sebagai kepala.

Keempat OPD tersebut di antaranya ialah Dindikbud, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Diskominfo Kota Malang.

Sedangkan di tahun 2021, bakal ada delapan perangkat daerah yang mengalami kekosongan jabatan.

"Iya tahun depan ada delapan. Mulai dari BKSDM, Dindikbud, Sekda, Satpol PP, DPUPRPKP, Inspektorat dan para staff ahli," tandasnya.

Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. SURYAMALANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).