Advertorial

Usulkan 3 Raperda Baru, DPRD Kota Malang Bakal Selesaikan 30 Perda di Tahun 2021

DPRD Kota Malang bakal menyelesaikan 30 rancangan peraturan daerah (raperda) di tahun 2021 mendatang

rifky edgar/suryamalang.com
Wakil Ketua Bapemperda DPRD kota Malang, Harvard Kurniawan, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait dengan Raperda Minol dan Raperda Tunas. 

SURYAMALANG.COM | MALANG - DPRD Kota Malang bakal menyelesaikan 30 rancangan peraturan daerah (raperda) di tahun 2021 mendatang.

Raperda yang nantinya bakal dibahas tersebut merupakan usulan dari eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kota Malang.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan, menyampaikan dari 30 raperda yang bakal dibahas, 27 raperda di antaranya merupakan usulan dari eksekutif dan tiga perda usulan dari legislatif.

Ketiga usulan dari legislatif tersebut di antaranya ialah Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda Kebudayaan Daerah dan Ranperda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Ranperda CSR).

"Sebenarnya kami ada lima raperda yang kami usulkan. Tapi yang lolos hanya tiga. Sedangkan dua di antaranya, Raperda Arema Day dan Raperda Ketahanan Keluarga tidak lolos," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (10/12/2020).

Politisi PDIP itu mengatakan alasan kenapa hanya ada tiga raperda yang diusulkan tersebut karena masih banyaknya raperda usulan dari eksekutif yang masih belum selesai pembahasannya.

Bahkan, ada raperda sejak dari tahun 2014 yang belum selesai pembahasannya, hingga bergantinya anggota legislatif yang baru.

Sementara beberapa raperda di antaranya sudah tidak efektif untuk dijadikan perda karena melihat dengan perkembangan zaman yang ada untuk sekarang ini.

"Seperti Raperda Warnet dan Raperda Telekomunikasi itu terpaksa harus kami keluarkan dari propomperda. Itu terpaksa kami lakukan, karena objek atau tempatnya itu saat ini sudah tidak banyak ditemui," ucapnya

Harvard pun menjelaskan, tujuan dari tiga raperda usulan dewan yang bakal dibahas tersebut, di antaranya ialah untuk Raperda Kebudayaan akan mengatur terkait dengan budaya-budaya yang ada di Kota Malang. Mulai dari kesenian permainan yang ada di zaman dulu dan juga aset-aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kota Malang.

"Itu yang kami pingin atur sehingga nanti temen-temen kebudayaan ataupun kesenian yang aktif bisa dinaungi langsung oleh pemerintah kota Malang karena dengan begitu kita sudah memiliki legal standing," ucapnya.

Sedangkan untuk ranperda pesantren, pihaknya akan mengatur tentang ruang lingkup pengelolaan yang ada di dalam Pesantren tersebut.

Bukan terkait dengan pendidikan, karena untuk pendidikan sudah diatur di dalam undang-undang.

"Jadi ruang lingkupnya yang untuk pengelolaan saja, tapi kami masih belum mengembangkan untuk naskah akademiknya, karena untuk membuat raperda, syaratnya harus memberikan judul dulu kemudian ruang lingkupnya," ucapnya.

Begitu juga untuk Raperda CSR, lanjut Harvard nantinya juga akan mengatur terkait dengan kewajiban perusahaan agar bisa membantu lingkungan sosial yang ada di sekitarnya.

"Sementara usulan hanya tiga raperda dari lima yang diusulkan oleh legislatif. Karena memang PR kami terkait dengan raperda ini dari eksekutif juga masih banyak, jadi kita akan mencari mana-mana yang yang lebih urgen untuk diterapkan salah satunya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Selain itu, terkait dengan raperda yang telah disahkan oleh legislatif DPRD kota Malang periode 2019-2024, telah mengesahkan tiga raperda, yakni Perumda Tugu Artha, Perumda Tugu Tirta dan Badan Milik Negara (BMD).

Sementara untuk Raperda Jasa Usaha, Jasa Umum, Kepemudaan, Sampah, dan Perumda Tugu Aneka Usaha kini masih dalam proses penyelesaian.

"Sebenarnya kami menargetkan di 2020 ini harus bisa selesai, karena ini kan untuk Raperda Minol dan Raperda Perumda Tunas tinggal menunggu dari provinsi saja, sementara untuk empat perda itu saat ini masih dibahas oleh panitia khusus," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved