Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Pemkot Surabaya, Ada Penyesuaian OPD

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya rencananya akan mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Di SOTK yang baru, ada sejumlah penyesuaian operasi perangkat daerah (OPD). 

Misalnya, penambahan urusan penelitian dan pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). 

Kemudian, urusan di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) akan dibagi habis. Beralih, masuk ke dinas-dinas lain. 

Lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) dimaksimalkan menjadi dua badan. Yakni, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Asset dan Keuangan. 

Berikutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). 

Dinas Perdagangan dan Industri juga dipecah. Dinas Perdagangan (Disdag) akan bergabung dengan Dinas Koperasi (Dinkop). Sedangkan urusan industri akan masuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). 

Fungsi perlindungan masyarakat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan lebih tegas dan jelas. Khususnya, bidang di Satgas Linmas dan Satpol PP. 

Perubahan ini telah dituangkan dalam Perubahan Atas Perda Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

DPRD dan Pemkot telah mengesahkan Raperda ini menjadi Perda pada 16 Agustus 2021. 

Namun, implementasi SOTK ini baru akan dijalankan Januari 2022. Mengingat, penataan nomenklatur sesuai perda tersebut membutuhkan waktu dan penataan anggaran.

"Empat bulan dianggap cukup untuk penataan tersebut. Awal Januari 2022 diharapkan sudah bisa berjalan," kata Herlina Harsono Njoto, Ketua Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPRD Kota Surabaya kepada SURYAMALANG.COM, JUmat (20/8/2021).

Herlina mengingatkan betapa padatnya struktur di PD nantinya.

Dia berharap Pemkot Surabaya bisa benar-benar menempatkan individu yang tepat pada posisi yang pas. 

Ia menegaskan, pengisian jabatan ini harus bisa menjawab amanah RPJMD Surabaya 2021-2026.