Aturan Cuti Melahirkan 6 Bulan dan Cuti Suami 40 Hari Dalam RUU KIA Segera Disahkan di Paripurna DPR

Rancangan Undang-undang KIA yang terdapat usulan cuti melahirkan jadi bulan bagi ibu dan cuti 40 hari bagi ayah itu dijadwalkan akan disahkan 30 Juni

Penulis: Dyan Rekohadi | Editor: Dyan Rekohadi
Canva.com
ILUSTRASI - Cuti melahirkan bagi ibu pekerja diusulkan menjadi bulan dan ayah bisa mendampingi dengan cuti 40 hari diatur dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Aturan baru terkait cuti melahirkan yang diusulkan menjadi selama 6 bulan dan cuti mendampingi untuk ayah atau suami selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) akan segera disahkan.

Rancangan Undang-undang KIA yang kini jadi sorotan dengan adanya usulan aturan cuti melahirkan yang lebih panjang baik bagi ibu dan ayah itu bahkan dijadwalkan akan disahkan pada Kamis, 30 Juni 2022.

RUU KIA sudah dijadwalkan akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna hari Kamis, 30 Juni 2022.

Kepastian penetapan RUU KIA sebagai RUU inisiatif DPR itu diungkap oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Badan musyawarah (Bamus) DPR sudah menyepakati RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna terdekat," kata Puan Maharani, kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Setelah RUU KIA disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, pihak dewan perlu menunggu surat presiden (Supres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah sebelum Bamus memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan bersama Pemerintah melakukan pembahasan tingkat I.

"Kita berharap proses dan mekanisme pembahasan RUU KIA berjalan dengan lancar sehingga Indonesia bisa segera memiliki pedoman maupun payung hukum yang lebih rigid dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak," ujarnya.

Puan memahami usul cuti melahirkan 6 bulan untuk ibu bekerja menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Meski begitu, ia memastikan perumusan RUU KIA tidak akan bertentangan dengan undang-undang lainnya, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

"DPR bersama Pemerintah akan meminta masukan dari seluruh stakeholder terkait. Dan kita berharap dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak,” ujar Puan.

“Untuk itu, saya meminta dukungan dari masyarakat sehingga kami dapat menghasilkan produk hukum yang baik untuk rakyat, khususnya bagi kesejahteraan ibu dan anak yang sangat penting dalam pembangunan bangsa," lanjutnya.

Puan mengatakan, RUU KIA sangat penting untuk mengatur percepatan mewujudkan kesejahteraan keluarga, terutama kesejahteraan ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa dan kesejahteraan anak sebagai pewaris dan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Menurut Puan, kesejahteraan keluarga menjadi jaminan dalam menciptakan manusia unggul dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.

"Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memajukan SDM bangsanya lewat kesejahteraan keluarga tiap-tiap rakyatnya," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved