Aksi Terpuji Pj Bupati Pasuruan Bantu Gereja dan Pura Tak Pernah Dapat Hibah

Hibah untuk Nahdlatul Ulama (NU) sekitar Rp 8 miliar. Untuk Muhammadiyah tidak lebih dari Rp 1 miliar. Bupati atau Pj Bupati itu adalah pejabat publik, pejabat masyarakat Pasuruan secara menyeluruh, bukan pejabat golongan tertentu.

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto, memberikan bantuan untuk Pura Widya Karana di Desa Ledok Desa Kayukebek dan Gereja Kristen Baithani, Desa Wonosari Kecamatan Tutur. 

Ini dilakukannya di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kecamatan Tutur sebagai Pj Bupati, dua hari yang lalu. Bantuan ini untuk kebutuhan gereja dan pura.  

Informasi yang diterima, gereja dan pura ini belum mendapatkan perhatian lebih dari Pemkab Pasuruan selama ini, utamanya untuk hibah. 

Itu sebabnya, Pj Bupati Pasuruan pun langsung memberikan secara cuma - cuma bantuan uang untuk menunjang kegiatan di pura dan gereja tersebut. 

Aksi spontanitas Pj Bupati ini mendapatkan banyak pujian. Sejumlah pihak menilai bahwa apa yang dilakukan Pj Bupati adalah komitmen negara hadir untuk masyarakatnya.  

Lujeng Sudarto, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA), berharap, tindakan Pj Bupati ini menjadi road map penyusunan anggaran.  

Artinya, perhatian Pj terhadap gereja dan pura ini diharapkan menjadi stimulus dalam penyusunan APBD yang inklusif untuk kepentingan masyarakat Pasuruan.

“Bupati atau Pj Bupati itu adalah pejabat publik, pejabat masyarakat Pasuruan secara menyeluruh, bukan pejabat golongan tertentu,” kata alumnus FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini, Selasa (3/10/2023).

Ia mengapresiasi sikap Pj Bupati. Menurutnya, itu adalah sikap pemimpin. Ada masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan dan dukungan, langsung diperhatikan. 

Dia mendengar kabar bahwa alokasi hibah dari Pemkab untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu terjadi kesenjangan. 

Ada perbedaan yang sangat signifikan. Hibah untuk Nahdlatul Ulama (NU) itu sekitar Rp 8 miliar. Untuk Muhammadiyah tidak lebih dari Rp 1 miliar. 

Sedangkan untuk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG) tidak lebih dari Rp 100 juta.

“Ini adalah sikap pemerintahan yang dijalankan dengan politik identitas. Tidak masuk akal, alokasi hibahnya bumi langit tidak merata,” sambungnya. 

Dia mengatakan, pemeluk agama Hindu dan Kristen adalah bagian masyarakat Pasuruan yang juga berhak mendapatkan hibah yang proporsional.