Penanganan Stunting Kota Malang Masih Andalkan Program Lama

Di Dinas Kesehatan, ada program ASN yang mengasuh anak berisiko stunting di lingkungan terdekat. Dinkes Kota Malang juga telah menambah anggaran untuk penanganan stunting. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat belum membuat kebijakan baru untuk menekan angka stunting. Wahyu masih mengandalkan kebijakan lama. Dalam sebuah wawancara, Wahyu menyatakan kebjiakan lama masih diandalkan sembari melihat hasilnya.

Wahyu mengaku perlu waktu untuk melihat hasil kebijakan lama setelah ia ditetapkan sebagai Pj Wali Kota Malang sekitar sebulan yang lalu. Jika kebijakan lama itu ada hal yang perlu dikoreksi, maka akan dilakukan tindakan untuk menyempurnakan program.

"Saya kan masih baru, saya lihat dulu hasilnya seperti apa kebijakan yang sudah ada. Jika ada kekurangan, kami lengkapi," paparnya. 

Isu stunting menjadi salah satu prioritas program yang dijalankan oleh Wahyu. Selain stunting, juga ada penanganan kemiskinan ekstrem, pelayanan publik dan inflasi. Saat ini, angka stunting di Kota Malang berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)  pada 2022 berada di angka 18 persen. 

Capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk bisa mencapai target angka stunting secara nasional yakni 14 persen. Hal itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. 

"Isu stunting ini menjadi perhatian saya. Kebijakan yang sudah ada dijalankan dulu," paparnya.

Sejumlah dinas menjalankan program untuk menangani stunting. Program-program yang telah dijalankan ini telah dicanangkan sejak wali kota sebelumnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito mengatakan pihaknya adalah salah satu dinas yang memiliki tanggungjawab untuk menekan angka stunting. Ia menyatakan bahwa penanganan stunting sudah dilakukan mulai dari preventif hingga kuratif. 

Langkah preventif yang dilakukan Dinsos P3AP2KB seperti mendampingi calon pengantin. Calon pengantin mendapatkan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini hingga kesehatan reproduksi.

Pendampingan dan edukasi juga dilakukan di tiap kelurahan dengan menyasar keluarga yang memiliki resiko stunting. Langkah preventif ini dilakukan bekerjasama dengan para pemuda, perguruan tinggi dan masyarakat. 

“Kami memiliki pendamping keluarga di setiap kelurahan yang bertugas untuk mendampingi dan memberikan edukasi. Salah satu contohnya, ada keluarga yang secara ekonomi mampu tetapi pola asuhnya masih salah,” katanya. 

Lalu dari sisi kuratif penanganan stunting, Dinsos P3AP2KB Kota Malang bekerjasama dengan Ibu-Ibu PKK membentuk dapur sehat di sejumlah kelurahan agar memenuhi standar angka kecukupan gizi. Langkah selanjutnya yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos dengan paket berisi susi dan telur kepada keluarga yang mengalami stunting untuk memperbaiki asupan gizi. 

Di Dinas Kesehatan, ada program ASN yang mengasuh anak berisiko stunting di lingkungan terdekat. Dinkes Kota Malang juga telah menambah anggaran untuk penanganan stunting. 

Kepala Dinas Kesehata Kota Malang, Husnul Muarif tambahan anggaran itu salah satunya untuk melaksanakan program pemantauan balita yang rutin dilakukan. Pemantauan balita di masing-masing kelurahan dilakukan untuk mengetahui perkembangan tumbuh anak.

"Kami membuka kegiatan pemeriksaan gizi buruk untuk balita. Gizi kami periksa. Pemeriksaan itu untuk melihat indikasi balita yang berada di bawah garis merah. Nantinya setelah pemeriksaan, akan dilanjutkan dengan dokter spesialis," ungkap Husnul.