Kepala Dinas Dikbud Kota Malang Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

SURYAMALANG.COM-MALANG- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kota Malang Suwarjana menyebutkan sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Malang sudah terdapat satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Ini selaras dengan amanah Permendibudristek nomer 46/2023 diterbitkan sebagai merdeka belajar episode ke 25 pada 8 Agustus 2023 lalu. 

Di mana regulasi ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan di lingkungan satuan pendidikan. Hal itu untuk meningkatlan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. "Tidak bisa dibiarkan karena anak-anak ya melihat gadget, youtube dan sebagainya. Mungkin itu mempengaruhi dan kami tidak bisa melarang. Kalau bisa melarang itupun hanya saat di sekolah," jelas Suwarjana pada wartawan, Senin (4/12/2023).

Begitu pulang di rumah dan interaksi dengan teman-temannya di luar jam sekolah,di hari libur, mereka melihat itu dan terkontaminasilah. "Makanya membentuk badan itu di setiap sekolah dan  melibatkan anak-anak OSIS. Seperti saat ada pandemi Covid 19 lalu dibentuk satgas," kata dia. Jumlah sekolah jenjang SD sebanyak 195 SDN dan 82 SD swasta. Sedang SMPN ada 30 lembaga dan 85 lembaga SMP swasta. 

Untuk kegiatan pencegahan, mmereka bekerja kala masuk kelas. Adanya Permendikbudristek no 46/2023 itu sebelumnya sudah disosialisasikan ke sekolah. Juga kegiatan anti perundungan. Sedang Moh Wahyu Kurniawan SPd MPd dosen Program Studi PPKn Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyatakan tingginya jumlah kasus perundungan menjadi salah satu cermin pemahaman nilai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaarganegaraan (PPKn) yang masih kurang. 

“Mata pelajaran PPKn seharusnya membantu siswa untuk mengembangkan sikap bijaksana, empati yang tinggi, dan kemampuan untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk. Selain itu, PPKn juga seharusnya membentuk karakter siswa melalui kajian civic disposition atau karakter kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang smart and good citizen,” papar Wahyu beberapa waktu lalu. 

Maka perlu perubahan dalam pendekatan pembelajaran PPKn yang saat ini masih terlalu terfokus pada aspek kognitif. Sementara aspek sikap anak belum mendapatkan perhatian yang cukup. Selain itu, terjadi juga degradasi moral pada anak-anak. Siswa cenderung menghafal Pancasila tanpa menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

"Padahal, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki relevansi erat dengan realitas kehidupan,” tambahnya. Contohnya di sila pertama mengarahkan setiap agama pada kebaikan dan ketentraman, dengan mengecam kekerasan fisik dan mental sebagai perbuatan dosa.

Sedang sila kedua menekankan bahwa setiap warga Indonesia harus mampu memperlakukan orang lain dengan penuh kemanusiaan, yang tercermin dalam sikap saling menghormati, saling menghargai, menghindari konflik, dan tolong menolong  kepada sesama. Sementara sila ketiga mendorong semangat persatuan dan kerja sama untuk menjaga perdamaian dan kesatuan bangsa Indonesia. 

Sedang peran sila keempat dan sila kelima Pancasila yang juga turut menjadi landasan moral dalam menghadapi tantangan maraknya kasus bullying di Indonesia. Maka untuk mengatasi masalah perundungan terdapat beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan mulai dari lingkup pendidikan.

Dimulai dari perlunya sekolah membangun atmosfer yang menerapkan prinsip anti kekerasan melalui kebijakan sekolah, peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan intra, ekstra, dan kukurikuler. Hingga yang tidak kalah penting, yaitu sekolah harus menciptakan suasana hangat dan menyenangkan untuk membangun sekolah ramah anak. Sylvianita Widyawati